MAKASSAR, BKM–Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar yang juga calon wali kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) menegaskan tidak terlalu elok jika pemerintah daerah ingin mengeruk pendapatan asli daerah (PAD) dari ormas-ormas keagamaan.
Pasalnya, organisasi keagamaan secara nyata telah menjadi salah satu pilar utama dan benteng kualitas moral masyarakat sebuah daerah.
Hal ini disampaikan Appi ketika bersilaturahmi dengan Pengurus Daerah Muhamamdiyah Kota Makassar, di Kantor Pusat Dakwah Islamiyah Muhamadiyah (Pusdim), Jalan Gunung Lompobattang, Makassar, Sabtu (28/9).
Appi yang ditemani Ketua Tim Pemenangan MULIA, Dr Ilham Arief Sirajuddin (IAS) diterima langsung Ketua Muhammadiyah Makassar, KH Muh Said Abd Shamad Lc.
Juga turut menyambut pengurus teras lainnya serta para pengurus anak cabang serta pengurus Aisyiyah.
“Pemerintah memang butuh PAD untuk membiayai kebutuhan dan belanjanya. Tapi yang paling ideal adalah diperlukan kebijaksanaan kepala daerah bagi ormas-ormas agama ini,” ujar Appi saat memaparkan visi dan misinya.
Makanya, pasangan dengan Tagline MULIA ini berjanji menyiapkan kebijaksanaan tersendiri untuk ormas keagamaan. Rumah ibadah dan gedung-gedung sosial perlu digratiskan.
“Misalnya saat membangun fasilitas pendidikan atau dakwah, selain memberi bantuan, jangan ragu untuk membebaskan IMB-nya. Nilainya mungkin tidak seberapa tapi itulah bentuk keberpihakan nyata seorang pemimpin terhadap penguatan sosial dan keumatan,” tegas Appi.
Ketua Muhammadiyah Makassar, KH Muh Said Abd Shamad lalu menceritakan bagaimana hangatnya hubungan warga Muhammadiyah dan pemerintah Makassar di era Ilham Arief Sirajuddin (2004-2014) memimpin Makassar.
Bahwa saat Gedung Pusdim Muhammaduyah Makassar akan dibangun, sekira tahun 2012 atau 2013, panitia pembangunan sempat menemui Pak IAS selaku Wali Kota saat itu. Tapi karena persoalan ketok Palu APBD tahun itu sudah berjalan, Pemkot tidak bisa memberi bantuan.
“Ini kisah yang saya pun baru tahu. Pak Ilham ternyata tetap membantu pembangunan dengan uang pribadi. Lalu memutuskan membebaskan biaya IMB gedung yang kita nikmati sekarang ini. Ini tentu kebaikan yang tidak boleh dilupakan,” terang KH Said.
Di kesempatan yang sama Ketua Lembaga Hikma dan Kebijakan Publik Muhammadiyah Makassar, Dr Usman Lonta menitip pesan kepada Appi-Aliyah agar memberi perhatian kepada data angka putus sekolah Sulsel yang menembus 147.000.
“Ini PR yang kami titip pada Appi-Aliyah jika dipercaya memimpin Makassar. Angka di Sulsel itu tentu disumbang Makassar karena penduduknya besar. Tapi sebenarnya jika Makassar punya pemimpin hebat, meski jumlah penduduknya besar, tetap bisa tampil dengan angka putus sekolah terkecil. Itu jika pemimpinnya hebat,” kata mantan anggota DPRD Sulsel itu.
Usman juga menggaris bawahi keinginan Appi yang akan disiplin memilih pemimpin birokrasi dengan sistem meritokrasi. Itu memberi harapan menghapus pola bagi-bagi jabatan di Pemkot karena menjadi tim sukses.
“Jujur Pak Appi, warga Muhammadiyah yang ASN itu sangat banyak. Punya kapabilitas dan kompetensi. Tapi di antara mereka banyak yang tidak mendapat tempat hanya karena tidak pernah menjadi tim sukses. Semoga ke depan hal ini bisa diubah Appi,” pinta Usman Lonta.
Usman juga mengusulkan agar upaya memerangi angka putus sekolah oleh pemkot ke depan bisa melibatkan ormas-ormas besar termasuk Muhammadiyah. (jun/rif)
