KETUA Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan Sri Rahayu tak bisa menyembunyikan perasaan sedihnya ketika berbicara tentang nasib kepala desa (kades) dan perangkatnya, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebab, banyak permasalahan yang mereka hadapi namun seolah tak ada yang peduli.
Dalam beberapa terakhir ramai dibahas tentang adanya desa di Sulsel yang dijanjikan dana stimulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebesar Rp500 juga, namun hingga saat ini belum terealisasi. Dana tersebut dijanjikan melalui program Desa Andalan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulawesi Selatan melalui Muh Saleh selaku kepala dinas.
”Dana bantuan ini melalui program Desa Andalan yang diinisiasi PMD Sulsel. Namun seiring berjalannya waktu, banyak dari kalangan kepala desa yang mempertanyakan mengapa dana tersebut belum tersalurkan. Padahal sudah ada beberapa kepala desa yang sudah bertanda tangan dan waktunya sudah lama,” ungkap Ayu –sapaan akrab Sri Rahayu– dalam wawancara siniar (podcast) untuk kanal Youtube Berita Kota Makassar, Kamis (14/11).
Sebagai Ketua Apdesi, Ayu mengaku kerap ditanya oleh kades penerima dana stimulan tersebut terkait pencairannya. Karena penyerahan secara simbolis telah dilakukan di rumah jabatan gubernur pada bulan Agustus 2023. Namun hingga saat ini dana tersebut tak kunjung dikucurkan.
Ayu mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada Muh Saleh selaku Kadis PMD Sulsel. Awalnya diperoleh informasi bahwa dana tersebut sementara dalam proses pencairan, sebab pada tahap perencanaan memang anggarannya sudah siap. Namun, secara tiba-tiba pihaknya disampaikan jika dana tersebut mengalami kendala, dikarenakan adanya refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel di era kepemimpinan Penjabat Gubernur Sulsel Bachtiar Baharuddin.
Menurut Ayu, dana dari program Desa Andalan tersebut harus sesuai dengan peruntukannya. Ia berpendapat bahwa jika Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah siap maka menjadi hak, sehingga sangat tidak wajar ketika perubahan anggaran dilakukan dananya dihilangkan secara tiba-tiba. Apalagi pada awalnya telah siap secara administrasi untuk disalurkan.
Dana dari program Desa Andalan ini diperuntukkan bagi desa yang berprestasi. Sehingga belum banyak desa yang menerimanya. Namun, Ayu berharap jika dana stimulan ini bisa direalisasikan ke depannya, dapat diberikan secara menyeluruh kepada semua desa.
Diakui Ayu, ia bersama jajaran Apdesi pernah mendorong permintaan dana desa melalui penyampaian aspirasi ke DPRD Sulsel saat Nurdin Abdullah menjabat sebagai gubernur kala itu. Lalu, berkat bantuan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi membersamai perjuangan para kepala desa, sehingga lahirlah Peraturan Daerah (Perda) Sulsel nomor 9 tahun 2019 tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan Perdesaan.
Dari upaya itulah kemudian Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran bantuan desa senilai Rp500 juta per desa. Tapi dalam perjalanannya, NA harus diproses hukum sehingga penerapan perda tersebut tidak terealisasi.
”Nah, di beberapa pertemuan, kita menyampaikan terkait ini. Lalu entah dengan kondisi apa di kegiatan peningkatan kapasitas itu, tiba-tiba ada yang namanya bantuan Desa Andalan. Itu sebanyak Rp500 juta. Pemprov Sulsel bahkan telah menyerahkan bantuan itu secara simbolis kepada perwakilan kepala desa. Tapi sampai sekarang belum dibayarkan. Padahal dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat masing-masing desa penerima,” terang Ayu.
Sebenarnya, menurut Ayu, pihaknya tengah mengupayakan untuk audiensi dengan Penjabat Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh. Hanya saja, sampai saat ini belum ada pertemuan. ”Kita sudah upayakan audiensi tapi belum pernah ketemu. Alasannya, Pj Gubernur sedang sibuk,” ungkap Ayu.
Selain persoalan bantuan dana stimulan Rp500 juta yang tak kunjung cair, Apdesi juga ingin menyampaikan ke Zudan bahwa saat ini banyak kepala desa yang belum menerima gaji. Bahkan ada yang belum dibayar haknya dalam rentang waktu lima hingga sembilan bulan. Alasannya, keuangan daerah sedang tidak stabil dan dan menunggu dana bagi hasil provinsi.
”Saya sampaikan bahwa jangan selalu melihat sisi tidak baiknya dari seorang kepala desa. Sebab ada kepala desa yang bahkan belum menerima gaji berbulan-bulan tapi masih menjalankan roda pemerintahan, adakah yang peduli dengan itu?” cetusnya dengan nada bergetar.
Disinggung tentang netralitas kades dan perangkat desa jelang pilkada, Ayu berkata bahwa saat ini Sulsel sedang tidak baik-baik saja. Sebab ada oknum tertentu yang mendorong dan meminta untuk diberi dukungan serta dikampanyekan.
Karena fenomena itu, Apdesi telah bersurat ke Presiden Prabowo Subianto guna menjelaskan polemik seputar desa. Ayu berharap ada perhatian dari pemerintah pusat terkait masalah ini.
Di akhir wawancara, Sri Rahayu selaku ketua Apdesi memberikan semangat serta motivasi kepada seluruh perangkat desa agar senantiasa peduli terhadap masyarakat. ”Ayo kita buktikan bahwa kepala desa itu hebat. Mari senantiasa menjaga kesopanan dan komitmen akan kebersamaan,” ujar Ayu, yang terlihat menyeka air bening yang mengalir dari sudut matanya. (yus)
