MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menaruh perhatian serius untuk menyelesaikan tunggakan dana bagi hasil (DBH). Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,3 triliun dalam APBD 2025. sebagai langkah konkret memenuhi hak kabupaten/kota di Sulsel.
Ia juga memastikan bahwa alokasi tersebut akan segera ditransfer dalam beberapa bulan mendatang.
“Dana sudah kita siapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp2,3 triliun. Insyaallah, tidak akan ada masalah untuk tahun ini,” ujar Fadjry, Jumat (24/1). Ia meminta pemerintah daerah untuk sedikit bersabar menanti penyelesaian tunggakan DBH 2024.
Terpisah, Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel, Salman Alfariz Karsa Sukardi, menekankan pentingnya prioritas pembayaran DBH dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Ia berharap alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk DBH tidak lagi dialihkan ke kebutuhan lain, mengingat dampaknya yang besar terhadap pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten/kota.
“Kabupaten/kota sangat bergantung pada dana ini. Jika pembayaran terus tertunda, program pembangunan akan terganggu. Begitu pula pemenuhan kebutuhan masyarakat,” tegas Salman.
Dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan, masyarakat Sulsel berharap pemerintah mampu menyelesaikan tunggakan DBH tepat waktu.
Selain itu, percepatan pencairan DBH akan menjadi angin segar bagi pemerintah daerah untuk kembali menjalankan program pembangunan yang sempat tertunda.
“Dana bagi hasil adalah hak daerah, dan penyelesaiannya tidak hanya soal kewajiban, tetapi juga bukti komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutup Salman. (jun)
