MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Golkar Dr Idrus Marham mengaku prihatin adanya orang menspekulasi soal fenomena gas melon.
“Ya karena tafsirnya sama sekali tidak berpijak pada substansi yang ditafsirkan. Dalam konteks ini, sebutlah ketika membahas hal berkait dengan ‘antrian’ gas Melon. Sungguh tidak kredibelbila membahas fenomena antrian pembelian gas, sembari mempertanyakan, ‘Ada Presiden de Juredan de Facto kah bagi Bahlil? He…he…he spekulasi pikirannya kejauhan,”ujar Idrus Marham, Kamis (6/2).
Menurut Idrus Marham yang juga wakil ketua umum DPP Golkar ini menyampaikan analisa atau kritik atas kebijakan, tentu saja tidak mengapa, selama itu berbasis pada pakem berpikir yang rasional. Dalam Al Our’an, surat Al Maidah ayat 8, Allah mengingatkan, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
“Jadi sebagai bangsa yang menjunjung etika kehidupan yang relijius, mari kita renungkan baik baik firman Allah ini, sehingga kita terhindar dari kekhilafan saat mengajukan penilaian wajar menilai sesuatu secara kritis, tapi tetaplah pijak bumi. Pijak tempat berdiri. Jangan mengawang awang. Lha kalau cuma khayalitasnya saja yang tinggi, itu pikiran kritis jenis apa? Tapi sudahlah saya tak hendak mengadili keterbatasan berpikir orang”ucap Idrus.
Mantan Sekjen DPP Golkar ini mengungkapkan bila Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, bukan tidak melihat fenomena ini. “Beliau bahkan merasa sangat prihatin Sebagai pemimpin ia paham, bagaimana secara empati menempatkan diri pada posisi perasaan masyarakat. Terlihat tatkala tanpa sungkan, beliau turun langsung ke lapangan dan menyatakan bertanggung jawab. Dengan gentlemen dan jiwa besarnya, Bahlil mengapresiasi kritik mayarakat yang sedang meletup letup. Ia tidak melengos dan melempar tanggung jawab, tapi datang meminta maaf, mengakui ada kekurangan ke tengah mereka yang mengantri, bahkan dengan segala kerendahan hati, mergaku salah, sekaligus mendengar emosi warga dengan bijak. Ini pertanda hasrat kepeduliannnya yang tinggi pada masyarakat. Tanpa merasa berkuasa dan mau dilayani, Bahlil turun ke masyarakat dan melayani,”jelasnya.
Secara faktual, Bahlil merespon masalah melon ini, dengan menunjukkan sikap dan pendekatan yang benar meminjam konsep budaya Jawa. Ia tegar menghadapi masalah, tidak menghindar, apalagi lepas tanggung jawab, tidak menyalahkan stafnya…Humble menghadapi masyarakat secara bijak, tidak marah-marah, apalagi arogan merasa benar sendiri.
“Ini yang sesungguhnya perlu menjadi pengertian dan perhatian semua pihak. Karena menata butuh berbagai upaya untuk merekonstruksikan kembali atas apa yang selama ini dibiarkan berjalan, agar untuk kemudian bisa menjadi lebih baik lagi.
Berangkat dari perspektif ini, maka cara berpikirnya harus dimulai dari basis pertanyaan awal tadi. Mengapa dan apa yang harus ditata? Apakah selama ini tidak ada keluhan yang berkait dengan dunia per gas melanonan? Setidaknya ada beberapa sebab yang membuat penjualan gas melon mendesak untuk ditata ulang.
Pertama, karena penjualan gas melon bersubsidi selama ini masih banyak yang belum tepat sasaran.
Harus jelas, siapa sesungguhnya yang berhak menerima elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram ini? Mengapa begitu, karena gas melon ini penjualannya disubsidi, maka penggunaannya diatur oleh regulasi pemerintah. Penjualannyahanya boleh dimanfaatkan kelompok masyarakat tertentu.
Kedua, ini berkenaan dengan keluhan masyarakat yang bukan satu dua datangnya. Berkait dengan harga penjualan hingga hilangnya gas melon dari pasar, sekaligus adanya “penimbunan”.
Ketiga, juga berhubungan dengan keluhan masyarakat yang bukan satu dua juga. Berkait dengan pengaduan masyarakat akan adanya praktik kecurangan. Volume yang mestinya berisi gas tiga kg, ternyata berisi jauh di bawah itu. Bahkan hasil pengecekan pemerintah ada yang hanya berisi 2.300 gram saja.
“Belum lagi yang melakukan praktek-praktek pengoplosan. Berkali-kali polisi menggerebek praktek pengoplosan gas. Ini juga harus
dijadikan pertimbangan dan kemawasan, akan adanya rantai distribusi yang mesti dibenahi. Dan sekali lagi, yang melaporkan terjadinya pengoplosan-pengoplosan ini ya warga masyarakat sendiri. Pada sisi ini, kepekaan masyarakatdan kegercepanpolisi dalam bertindak perlu mendapat apresiasi. Sebab kalau dimmasabodoin jelas kejahatan-kejahatan yang terjadi di seputar per-gas melonanini, bukan cuma merugikan tapi lebih dari itu, membahayakan masyarakat,”pungkas mantan Menteri Sosial ini. (rif)
