MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akan melakukan mutasi dan pengisian jabatan kepala sekolah yang lowong dalam waktu dekat. Namun, belum lagi mutasi dilaksanakan, sudah beredar kabar tak sedap.
Informasinya, sejumlah oknum yang masuk dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) saat ini tengah melakukan pendataan kepada para calon. Pendataan tersebut untuk mengetahui rekam jejak para calon, termasuk afiliasi dukungan di piwali Makassar.
Tidak hanya itu, beredar informasi, oknum-oknum yang bermain dalam mutasi dan pengisian jabatan kepala sekolah ini juga melakukan transaksional terhadap orang-orang yang mengincar jabatan tersebut. Muncul istilah ”jual beli gula” yang diduga merupakan sandi transaksi ilegal dalam proses seleksi.
Dikonfirmasi terkait informasi itu, Wali Kota Munafri menegaskan jika proses mutasi dan pengisian jabatan kepala sekolah akan berjalan dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. “Pokoknya kami akan melaksanakan seluruh proses pengangkatan dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Menempatkan orang terbaik di posisinya masing-masing,” kata Appi, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi di Balai Kota, Rabu (14/5).
Dia pun menebar ancaman, akan menindak oknum-oknum yang mau bermain-main dan ingin mengambil keuntungan dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah. “Tidak boleh ada jual beli jabatan. Apalagi melibatkan oknum-oknum K3S. Tidak boleh ada begitu. Kami akan tindak tegas,” kata Appi.
Sebelumnya, dalam kegiatan silaturrahmi dan halalbihalal dengan seluruh kepala sekolah se-Kota Makassar, Appi menyampaikan rencana merombak posisi kepala sekolah secara besar-besaran. Pada kesempatan itu, dia tidak menampik kalau mendapat informasi terkait praktik jual beli jabatan.
“Konyol ini. Jabatan kepala SD dan SMP. Bahkan ada juga yang sampai ke kabid. Bukan orang yang tawarkan, tapi dia yang menawarkan, berapa saya bayar kalau mauka tetap tinggal di sini Pak. Coba, mental apa yang mau kita harapkan dari orang seperti ini. Tidak ada,” bebernya ketika itu.
Ketua Golkar Makassar ini menegaskan, untuk penempatan para kepala sekolah akan dilakukan secara transparan dan obyektif melalui proses assement yang baik. “Seluruh kepala sekolah dan seluruh guru-guru yang punya potensi,” ucapnya.
Dia menekankan, orang-orang menduduki posisi kepala sekolah harusnya orang yang terpilih dan unggul karena menjadi dasar untuk membangun generasi. “Kalau di sini bobrok, hancur, berantakan, bagaimana mau mencetak generasi unggul,” cetusnya.
Appi menegaskan, fenomena jual beli jabatan tidak boleh terjadi di Pemkot Makassar. Tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya transaksional.
Dia berjanji akan melakukan pengawasan melekat dan mendeteksi orang-orang yang ingin mendapatkan jabatan dengan jalan menyogok atau curang. Jika ada yang ditemukan pejabat seperti itu, ada bukti akurat, maka akan langsung dicopot.
“Jadi tidak boleh lagi ada kegiatan yang sifatnya transaksional. Harus terdeteksi dan kalau umpamanya itu pun sampai terjadi, lolos dari deteksi dan menduduki jabatan, lalu ada indikasi, ada bukti, saat itu juga saya copot,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Andi Bukti Djufri menegaskan bahwa tidak ada praktik jual beli jabatan dalam pemilihan kepala sekolah. Jika ada yang ditemukan seperti itu, apalagi melibatkan ASN lingkup Pemkot Makassar, termasuk K3S, maka itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kalau memang ada yang ditemukan seperti itu, tentu kami akan tindak lanjuti. Kami tidak akan mentolerir praktik kecurangan dalam bentuk apapun,” kata Andi Bukti.
Dia menegaskan pengisian jabatan kepala sekolah punya mekanisme yang ketat. Dia pun berjanji untuk menelusuri kebenaran informasi ini. (rhm)
