SINJAI,BKM – Pemerintah Kabupaten Sinjai semakin serius menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Melalui Dinas Pendidikan, mereka menggandeng ratusan guru PPPK untuk mengambil peran langsung dalam mengembalikan anak-anak ke bangku pendidikan.
Komitmen itu ditegaskan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Percepatan ATS, Rabu (21/05/2025), yang digelar di Aula Handayani Dinas Pendidikan dan juga secara virtual via Microsoft Teams.
Acara ini diikuti oleh pejabat eselon III dan IV lingkup Dinas Pendidikan, para koordinator wilayah pendidikan kecamatan, Satgas Penanganan ATS, hingga ratusan guru PPPK se-Kabupaten Sinjai.
Ketua Forum PPPK Kabupaten Sinjai, Abdul Hamid Razak, menyampaikan bahwa menangani ATS sebenarnya tidak harus dimulai dari langkah besar. Justru, yang terdekatlah yang paling mudah dijangkau.
“Cukup dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggal. Cari target ATS yang ada di sekitar kita, maka upaya ini akan berjalan dengan baik,” jelasnya.
Program percepatan ini melibatkan para guru PPPK untuk menjadi pendamping sekaligus penggerak di lapangan. Mereka akan menjalankan program bernama Tutor Angkat Balibolae.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Irwan Suaib, menjelaskan bahwa program ini adalah bentuk pendampingan nyata terhadap ATS, terutama mereka yang belum memiliki ijazah SD atau Paket A.
“Program Tutor Angkat Balibolae yang akan dijalankan oleh guru PPPK merupakan wujud nyata dari pendampingan langsung terhadap ATS, khususnya yang belum memiliki ijazah SD atau Paket A. Tutor angkat tidak hanya memastikan ATS terdaftar di lembaga pendidikan, tetapi juga aktif membimbing dua ATS untuk memahami dan mengikuti proses pembelajaran,” ujar Irwan.
Irwan juga berharap, setiap guru PPPK menjadi “orang tua asuh” bagi dua ATS. Dengan begitu, 676 guru PPPK bisa menyentuh setidaknya 1.352 anak.
“Dengan jumlah 676 guru PPPK, maka minimal 1.352 ATS bisa tersentuh dan mendapat akses pendidikan. Ini langkah konkret yang bisa kita kawal bersama,” tambahnya.
Selain itu, Irwan mendorong kolaborasi yang lebih luas. Tidak hanya guru, tetapi juga organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa diharapkan turut berperan.
“Kami menargetkan minimal 10 desa bisa tuntas dari ATS tahun ini. Dukungan dari kepala desa, perangkat desa, guru, hingga tokoh masyarakat sangat dibutuhkan agar target ini tercapai,” tegas Irwan.
Di akhir sambutannya, Irwan menekankan bahwa pendidikan bukan hanya untuk anak-anak. Warga usia dewasa pun berhak mengakses pendidikan lewat program ini.
Ia berharap program percepatan ini berhasil agar tidak hanya anak usia sekolah, bahkan warga usia 25 tahun ke atas pun akan tetap memiliki hak untuk mengenyam pendidikan.
