MAKASSAR, BKM–Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar menyoroti kondisi terkini Lapangan Karebosi, yang dinilai tak lagi berfungsi sebagai ruang publik strategis akibat kerusakan parah pada fasilitasnya.
Kritik ini disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Makassar, dr Fahrizal Fahmi Husain yang menilai, terbengkalainya fasilitas ikonik kota tersebut merupakan cerminan lemahnya tata kelola proyek pemerintah, khususnya dalam sektor pelayanan publik berbasis ruang terbuka hijau dan olahraga masyarakat.
”Karebosi dulu menjadi simbol ruang publik sehat dan ramah bagi semua kalangan, terutama lansia. Sekarang, fungsinya lumpuh. Jalur jogging rusak berat dan tak lagi layak digunakan. Ini ironi bagi kota yang tengah bicara soal pembangunan berkelanjutan,” tegasnya, Minggu (15/6).
Lebih lanjut, ia mendesak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar untuk menjadikan revitalisasi Lapangan Karebosi sebagai prioritas dalam perubahan anggaran mendatang. Fokus pembenahan, menurutnya, harus diarahkan pada perbaikan infrastruktur dasar seperti lintasan lari dan area aktivitas warga yang selama ini menjadi pusat interaksi publik.
Tak hanya menyoal anggaran, Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar ini juga secara terang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar. Ia menilai kegagalan perbaikan Karebosi bukan semata akibat kendala teknis, melainkan kelalaian dalam proses pengadaan dan pemilihan kontraktor.
”Tender proyek ini bermasalah sejak awal. Jaminan dari pihak pemenang tender terlalu longgar, tidak melalui evaluasi kemampuan riil. Akibatnya, proyek macet karena penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan,” beber Fahrizal.
Fahrizal menyebut bahwa ketidaktegasan dalam regulasi teknis tender menjadi titik lemah utama dalam perencanaan proyek ini. Tak hanya merugikan fisik lapangan, kondisi tersebut juga merampas hak publik atas ruang terbuka yang sehat dan inklusif.
Sebagai bentuk pengawasan politik, Fahrizal meminta agar proses lelang selanjutnya diperketat. Ia menekankan bahwa jaminan tender harus memiliki dasar kredibilitas yang kuat, serta diuji melalui asesmen kemampuan keuangan dan teknis kontraktor.
”Ini menjadi peringatan keras bagi Dispora. Jangan lagi mengulang kesalahan fatal. Jaminan bank tanpa landasan valid hanya akan menciptakan proyek setengah jalan yang akhirnya mangkrak,” katanya.
Menurutnya, revitalisasi Karebosi tidak boleh hanya menjadi proyek simbolik, melainkan harus dikembalikan sebagai pusat kegiatan sosial, olahraga, dan kebugaran masyarakat urban. Ia menambahkan, dalam konteks perencanaan strategis kota, keberadaan ruang publik seperti Karebosi merupakan bagian integral dari pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kualitas hidup warga.
”Kami ingin melihat Karebosi kembali hidup sebagai paru-paru kota dan ruang gerak warga dari semua lapisan. Maka, pembenahannya harus menjadi komitmen politik bersama antara pemerintah dan legislatif,” tutupnya.(ita/rif)
