MAKASSAR, BKM–Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen menjalankan pembangunan yang inklusif, berbasis nilai, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Orang nomor satu Makassar itu berjanji memperkuat sistem keamanan lingkungan melalui optimalisasi peran Linmas, tokoh agama, dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di tingkat kelurahan.
“Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah hanya bagian dari orkestrasi besar yang melibatkan seluruh elemen warga,” ujarnya.
Appi menjelaskan bahwa Pemkot Makassar melalui Makassar Creative Hub (MCH) sedang membangun ekosistem inovasi inklusif.
“Melalui MCH, kami ingin melahirkan talenta lokal yang kompetitif. Di sinilah pelatihan, mentoring, dan kolaborasi kreatif menjadi pilar utamanya,” jelas Munafri.
Dalam bidang infrastruktur, Munafri menanggapi secara serius dorongan agar pembangunan menyentuh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ia memastikan bahwa pemkot telah mengalokasikan anggaran proporsional untuk konektivitas dan layanan dasar, termasuk penanganan jalan rusak, banjir, dan sanitasi.
“Prinsip inklusivitas menjadi dasar dalam seluruh perencanaan kami. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal, termasuk kawasan padat dan pesisir,” tegasnya.
Menjawab harapan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, politisi Golkar ini menyebutkan bahwa pemkot telah membangun sistem berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel, dengan pengawasan ketat dan partisipasi publik.
“Pencegahan korupsi bukan hanya soal sistem, tapi soal budaya baru yang melibatkan semua pihak, termasuk warga kota,” katanya.
Terkait pendidikan, pemkot terus mendorong pemerataan tenaga pendidik hingga ke wilayah pesisir. Program insentif guru dan pakaian sekolah gratis juga terus ditingkatkan untuk meringankan beban orang tua dan mendukung keberlangsungan belajar siswa.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Kualitasnya tidak boleh tergantung di mana seseorang tinggal,” ujar Munafri.
Selain itu, ketersediaan air bersih juga menjadi prioritas utama. Dia menekankan kebutuhan dasar air bersih, terutama di wilayah utara kota. Bahwa pembangunan infrastruktur air bersih akan menjadi prioritas utama.
“RPJMD adalah fondasi pembangunan menuju Makassar yang lebih manusiawi, inklusif, dan berdaya saing. Kritik dan masukan DPRD menjadi bagian dari proses demokratis yang akan terus kami tindaklanjuti,” tutup Munafri di gedung DPRD akhir pekan lalu.
Orang nomor satu Makassar itu menegaskan, seluruh program prioritas dirancang untuk menjawab kebutuhan strategis dan mendesak masyarakat Kota Makassar secara adil dan transparan.
“Setiap rupiah yang digunakan dalam pembangunan kota harus diketahui dan diawasi bersama oleh masyarakat,” tegas Appi.
Terkait tujuh program unggulan, Munafri menegaskan seluruhnya telah disusun dengan tolok ukur pembangunan yang terukur.
Pendanaan berasal dari APBD, transfer pusat, maupun skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Pemerintah kota juga berkomitmen mengintegrasikan pelaksanaan RPJMD secara akuntabel dan transparan,” tandas Appi. (rhm)
