MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar Hartono, mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan lahan pertanian di Kampung Romang Tangaya, Kecamatan Manggala, yang kerap terendam banjir menjelang masa panen.
Dalam pernyataan politiknya usai menghadiri kegiatan panen padi bersama petani pada Selasa (24/6), Hartono menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada sektor strategis, yakni pertanian.
”Kesejahteraan petani kita terganggu setiap tahun. Sudah mendekati panen, tiba-tiba air naik dan tenggelamkan semuanya. Ini bukan masalah kecil, ini menyangkut hajat hidup banyak keluarga petani,” tegas Hartono.
Sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Makassar yang membidangi perekonomian dan pertanian, Hartono mendorong agar Pemkot segera berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel dan Balai Besar Wilayah Sungai terkait pengerukan sungai sepanjang lima kilometer di sebelah timur area sawah, yang mengarah ke Waduk Regulasi Nipa-Nipa.
”Kalau ini dikeruk dan ditanggul dengan benar, saya yakin petani kita tidak perlu lagi waswas saat musim tanam. Ini kebijakan yang strategis dan wajib diprioritaskan dalam APBD atau kerja sama lintas kewenangan,” ujarnya.
Romang Tangaya diketahui memiliki hampir 300 hektare sawah aktif, menjadikannya salah satu sentra produksi pangan lokal di Kota Makassar. Namun, selama ini wilayah tersebut belum tersentuh intervensi serius dari kebijakan tata kelola air perkotaan.
Selain banjir, Hartono juga menyinggung distribusi solar subsidi bagi petani yang sebelumnya menjadi keluhan utama saat masa olah lahan. Ia mengapresiasi kebijakan yang mulai memudahkan akses solar, namun tetap mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi agar subsidi tepat sasaran.
”Alhamdulillah sekarang warga mulai bisa dapat solar subsidi. Tapi jangan berhenti di situ. Harus dikawal. Jangan sampai petani lagi-lagi kalah dengan spekulan atau oknum yang bermain,” katanya.
Hartono menegaskan, perhatian pemerintah terhadap petani bukan sekadar janji politik saat musim kampanye, melainkan harus diwujudkan dalam program nyata dan penganggaran yang berpihak.
”Kalau pemerintah serius ingin jaga ketahanan pangan, maka mulai dari petani kita. Mereka butuh perlindungan dan kepastian. Jangan hanya jadi slogan,”ucapnya.
Langkah Hartono tersebut mencerminkan dorongan legislatif terhadap keberpihakan politik anggaran pada sektor pangan dan rural development, sebuah narasi yang menurutnya harus menjadi prioritas Kota Makassar ke depan. (ita/rif)
