MAKASSAR, BKM–MAKASSAR, BKM–Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Senin (30/6).
Dalam rapat yang dihadiri unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, serta anggota legislatif, Wali Kota memaparkan realisasi kinerja fiskal Pemkot Makassar secara rinci, mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah.
Munafri menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,20 triliun lebih, atau 84,14 persen dari target, sedangkan belanja daerah terealisasi Rp4,26 triliun lebih, atau 80,67 persen dari total anggaran.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp1,60 triliun lebih dari target Rp2,16 triliun atau 73,99 persen. Di dalamnya termasuk, Pajak Daerah sebanyak Rp1,41 triliun 81,61 persen, Retribusi Daerah sebanyak Rp55,57 miliar 57,48 persen. Hasil Kekayaan Daerah sebanyak Rp26,62 miliar 30,17 persen, Lain-lain PAD yang Sah sebanyak Rp110,93 miliar atau 43,65 persen.
Pendapatan dari transfer pemerintah mencapai Rp2,56 triliun atau 92,07 persen dari target, termasuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan bagi hasil. Sementara belanja daerah fokus pada sektor pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga belanja bantuan sosial dan pendidikan. Belanja modal tercatat masih rendah, hanya 54,10 persen dari total pagu anggaran.
”Seluruh penggunaan anggaran diarahkan untuk meningkatkan layanan publik dan mendorong pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan tahun 2024. Ia merinci, nilai total aset daerah mencapai Rp35,22 triliun, dengan kewajiban Rp127,85 miliar dan ekuitas Rp35,09 triliun.
Dalam laporan operasional, Pemkot mencatat pendapatan lebih dari Rp6,25 triliun dan surplus operasional sebesar Rp1,95 triliun. Sedangkan saldo kas akhir tahun tercatat Rp230,52 miliar.
”Kami berterima kasih atas dukungan DPRD dalam mengawal pelaksanaan APBD. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik ke depan,” ucapnya.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyampaikan apresiasi terhadap capaian dan penyampaian laporan keuangan yang dianggap cukup transparan dan sistematis. Namun, ia juga menyampaikan sejumlah catatan.
”Kami mengapresiasi Pemkot yang kembali berhasil meraih WTP. Tapi bukan hanya WTP yang penting, yang lebih utama adalah bagaimana anggaran ini berdampak nyata bagi masyarakat,” bebernya.
Ia menyoroti masih rendahnya serapan belanja modal, yang menurutnya perlu menjadi perhatian ke depan. “Serapan belanja modal hanya 54 persen lebih. Ini sektor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Ke depan, kita minta pemkot lebih agresif dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Tak hanya itu, Legislator Fraksi NasDem Makassar ini juga menyinggung optimalisasi PAD yang masih jauh dari target, khususnya di sektor retribusi dan hasil kekayaan daerah. “Beberapa sektor PAD masih jauh dari ideal. Kami mendorong OPD teknis untuk lebih kreatif menggali potensi yang belum tersentuh. Jangan hanya bergantung pada pajak,” tegasnya.
Meski demikian, DPRD tetap menyampaikan komitmen untuk terus bersinergi bersama Pemkot dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan, dan akuntabel. “Kami tetap jadi mitra kritis. Fungsi pengawasan akan kami jalankan untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran,” tuturnya. (ita-rhm)
