MAKASSAR, BKM–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar melontarkan kritik keras terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut mengenai sorotan tajam diarahkan ke PD Parkir dan PD Pasar yang dianggap belum mampu menjadi mesin penggerak pendapatan kota.
Juru bicara Fraksi PKS, Hartono, secara gamblang menyebut bahwa dua BUMD tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari tata kelola, manajemen, hingga inovasi layanan.
”Kontribusi BUMD belum maksimal. Kami menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen serta inovasi layanan, termasuk digitalisasi sistem pembayaran,” ujarnya, Rabu (2/7).
Salah satu contoh yang disoroti adalah pungutan parkir yang dinilai tidak masuk akal dan membebani masyarakat. “Bahkan kendaraan yang hanya singgah di ATM pun dipungut retribusi parkir. Hal-hal seperti ini harus dievaluasi secara adil dan transparan,” tegasnya.
Tak hanya parkir, PKS juga menyoroti potensi pendapatan lain seperti pajak reklame dan retribusi dari terminal serta pasar tradisional yang hingga kini belum tergarap secara maksimal. Menurut Fraksi PKS, lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya transparansi menjadi biang keladi. “Ini menandakan perlunya sistem yang lebih transparan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pemungutan,” katanya.
Fraksi PKS juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang dinilai masih terlalu menggantungkan diri pada dana transfer dari pusat. Untuk itu, mereka mendesak Pemkot Makassar agar segera menyiapkan strategi jangka panjang menuju kemandirian fiskal.
”Kami mengusulkan perluasan digitalisasi PAD melalui integrasi sistem e-payment dan data antar-SKPD, serta audit menyeluruh terhadap BUMD yang stagnan,” ucapnya.
PKS bahkan mendorong agar pola kemitraan dengan sektor swasta diperluas dalam pengelolaan aset-aset daerah. Selain itu, pelatihan teknis kepada petugas pemungut retribusi dan pajak dinilai penting guna meningkatkan profesionalisme dan akurasi pemungutan.
Dalam sidang paripurna tersebut, Fraksi PKS juga menyinggung sederet isu krusial lain yang hingga kini belum mendapatkan penanganan maksimal dari Pemkot. Salah satunya adalah persoalan pengelolaan sampah di TPA Antang.
”Kami mempertanyakan sejauh mana keseriusan Pemkot dalam menangani persoalan ini. Pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan dan kesehatan yang sangat penting,” tegasnya.
Begitu pula dengan masalah banjir di kawasan Manggala yang dinilai butuh perhatian segera. “Belum terlihat adanya upaya konkret dari pemerintah kota dalam menyusun dan merealisasikan masterplan penanganan banjir di kawasan ini,” ucapnya..
Tak ketinggalan, Fraksi PKS juga menagih penjelasan mengenai strategi pengendalian inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang makin memberatkan masyarakat kecil. “Tingginya harga bahan pokok terus menjadi keluhan warga. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata,” katanya.
Isu sosial pun tak luput dari perhatian fraksi ini. Pemerintah Kota Makassar diminta serius menangani persoalan judi online dan narkoba, yang mulai merambah kalangan pelajar. “Masalah sosial ini perlu ditanggapi serius dengan aksi nyata, terutama karena menyangkut masa depan generasi muda kita,” ujarnya.
Meski banyak mengkritisi, Fraksi PKS tetap memberi catatan positif atas peningkatan capaian PAD tahun ini. “Kami mencatat capaian sebesar 81,61 persen, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 79,78 persen. Ini menunjukkan adanya kemajuan, terutama dalam sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan,”pujinya.
Namun Hartono memberi peringatan bahwa capaian itu belum bisa dikatakan ideal. “Ini bisa berarti proyeksi pendapatan terlalu optimistis atau masih terdapat kebocoran serta inefisiensi dalam proses pemungutan. Kami mohon penjelasan dari pemerintah kota,” tutupnya.(ita/rif)
