LEGISLATOR Partai Demokrat selaku juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Heriwawan, menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemprov Sulsel.
Heriwawan menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif, baik dari pemerintah provinsi maupun DPRD periode sebelumnya.
Namun, di balik capaian tersebut, Fraksi Demokrat juga menyampaikan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah efektivitas belanja program prioritas yang dinilai belum optimal mencerminkan hasil pembangunan di masyarakat.
“Laporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya menggambarkan capaian outcome, khususnya pada sektor layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan kesehatan, terutama di wilayah 3T,”ujar Heriwawan pada rapat paripurna DPRD Sulsel Selasa (8/7).
Paripurna untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029.
Heriwawan juga menyinggung soal bonus atlet berprestasi pada PON XXI yang hingga kini belum dibayarkan dan tidak diakomodasi dalam mekanisme APBD 2024. Menurutnya, hal ini mencerminkan kurangnya keberpihakan terhadap kontribusi masyarakat di bidang olahraga.
Terkait RPJMD Sulsel 2025–2029, Fraksi Demokrat mendorong agar dokumen perencanaan tersebut lebih memuat pokok-pokok pikiran DPRD sebagai hasil dari proses politik dan partisipasi publik. Pihaknya menegaskan perlunya penguatan transparansi, efisiensi, serta keadilan dalam penyusunan anggaran.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Demokrat menyoroti ketidakhadiran Gubernur, Wakil Gubernur, dan sejumlah kepala SKPD dalam forum-forum strategis seperti paripurna. Hal ini dinilai mencederai komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
“Hadir dalam ruang akuntabilitas bukan sekadar formalitas, melainkan wujud penghormatan terhadap suara publik yang diwakili DPRD,” tegasnya.
Fraksi Demokrat menutup pandangannya dengan komitmen untuk terus mengawal proses pembahasan Ranperda APBD dan RPJMD secara kritis dan konstruktif, demi terciptanya perencanaan pembangunan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Andi Muhamad Anwar Purnomo juga menyoroti RPJMD yang dinilai belum menyentuh secara serius aspek penguatan lembaga pesantren. Menurutnya, strategi peningkatan kualitas kehidupan beragama semestinya tidak hanya bersifat normatif, tapi juga konkret mendukung pembinaan pesantren.
“Indeks kehidupan beragama itu tidak bisa dilepaskan dari penguatan kelembagaan pesantren. Sayangnya, RPJMD kita belum menempatkan itu sebagai prioritas yang seharusnya,”ujarnya.
Selain sektor keagamaan, Fraksi PKB juga menilai target ketahanan pangan dalam dokumen RPJMD terlalu optimistis. Target peningkatan indeks ketahanan pangan dari 83,82% di 2024 menjadi 88,98% di 2029 dianggap tidak realistis jika dibandingkan dengan laju konversi lahan pertanian yang mencapai 1,67% per tahun.
“Kalau tren ini berlanjut, kita akan mengalami defisit lahan pertanian sekitar 322 ribu hektar pada 2035. Ini bukan hal sepele,”tambah Anwar mengutip data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel. (rif)
