, BKM–Sorotan tajam kembali dilayangkan legislator Partai Gerindra DPRD Makassar terhadap kinerja Pemerintah Kota yang dinilai masih abai terhadap nasib masyarakat kecil.
Ketimpangan distribusi beras untuk keluarga miskin (Raskin) dan rumitnya prosedur pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi isu sentral yang diangkat oleh Anggota Fraksi Gerindra DPRD Makassar Budi Hastuti.
Budi Hastuti menegaskan, keluhan warga terkait akses bantuan sosial yang timpang terus berdatangan, terutama dari wilayah-wilayah pinggiran seperti Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate.
”Saya temui sendiri di lapangan, banyak warga miskin yang semestinya berhak menerima raskin, tapi justru tidak terdaftar. Sementara di sisi lain, mereka yang mampu justru lolos dalam daftar penerima. Ini kegagalan sistemik,”ungkapnya, Jumat (11/7).
Tak hanya soal raskin, Anggota Komisi D DPRD Makassar ini juga mengkritisi rumitnya pengurusan KIS dan BPJS yang dinilai tidak ramah kepada masyarakat kecil. Menurutnya, banyak warga yang putus asa lantaran tidak memahami prosedur dan harus bolak-balik ke kantor pelayanan tanpa kejelasan.
”Inilah yang saya maksud, negara seakan hadir hanya di atas kertas. Warga yang paling membutuhkan malah dipersulit oleh sistem yang tidak sensitif terhadap realitas sosial,” katanya.
Menyikapi persoalan ini, Budi Hastuti yang juga Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Makassar menyuarakan kekecewaannya. Ia menilai problem ini sudah menjadi persoalan klasik yang berulang setiap tahun tanpa solusi konkret.
”Kami di Fraksi Gerindra melihat ini sebagai bukti lemahnya political will pemerintah kota dalam membangun sistem pelayanan yang adil dan merata. Bukan hanya soal anggaran, tapi soal kemauan politik untuk turun dan mendengarkan langsung keluhan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkot Makassar harus segera mengevaluasi total sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial. Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari dasar, termasuk melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat untuk validasi data.
”Ketika rakyat kecil menangis, pemerintah seharusnya hadir, bukan hanya saat kampanye atau perayaan. Jika sistemnya masih seperti ini, jangan heran jika kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin anjlok,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pelayanan KIS dan BPJS bisa dilakukan secara proaktif dengan pola jemput bola, sehingga warga tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang mempersulit.
”Negara tidak boleh membebankan rakyat untuk sekadar mendapat hak dasarnya. Sudah saatnya pemerintah kita bergerak lebih cepat dan sensitif. Kami di Fraksi Gerindra akan terus kawal ini di parlemen,” tuturnya.(ita/rif)
