BARRU, BKM–Pengamat politik daru Unhas, Dr. Muhammad Imran menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses pembangunan ekonomi di daerah. Ia menyebut, partisipasi pemuda menjadi kunci dalam mendorong kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sebagai pemuda daerah, kita harus peka. Pembahasan ekonomi daerah bukan hanya milik pemerintah atau yang tua-tua saja, tetapi juga tanggung jawab anak muda,” tegas Dr Muhammad Imran ketika menjadi pembicara pada kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Sekolah Politik Masuk Desa di Desa Ajakkang, Kabupaten Barru, Jumat (25/7).
Departemen Ilmu Politik Unhas melalui tim pengabdian masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PPMU-PK-M) yang beranggotakan dosen-dosen ilmu politik juga menghadirkan Dr. Muh. Imran, mantan komisioner KPU Makassar Endang Sari, Marwan, dan Ummi Suci F. Bailusy.
Kegiatan ini menggandeng kelompok Karang Taruna Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kab. Barru, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengawal kebijakan publik berbasis budaya mangrove sebagai pilar ekonomi biru desa.
Sementara itu, Dr Marwan menyoroti tiga pilar utama dalam pengembangan ekonomi biru, yakni pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan keberlanjutan sosial-budaya. Ketiganya, menurut Marwan, harus berjalan seimbang.
Pertumbuhan ekonomi, jelasnya, berarti mendorong aktivitas ekonomi desa yang berbasis potensi lokal, seperti produk olahan mangrove, budidaya kepiting bakau, hingga ekowisata yang bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga tanpa merusak alam.
Di sisi lain, pelestarian lingkungan hidup menjadi fondasi ekonomi biru, terutama dalam menjaga dan merehabilitasi ekosistem mangrove yang berperan penting dalam mencegah abrasi dan mendukung kehidupan biota laut. Pelibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem ini dinilai sangat penting.
Adapun keberlanjutan sosial-budaya menekankan bahwa pembangunan tidak boleh menghilangkan nilai dan kearifan lokal. Budaya masyarakat pesisir yang telah lama hidup berdampingan dengan hutan mangrove justru menjadi modal sosial dalam mengembangkan kebijakan publik yang berakar pada identitas lokal.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Unhas untuk menjembatani pengetahuan akademik dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong penguatan peran pemuda desa dalam pembangunan berbasis potensi dan kearifan lokal. (rif)
