MAKASSAR, BKM–Sejumlah politisi yang duduk di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menikapi rencana penerapan skema ganjil-genap di kawasan Pasar Cidu sebagai solusi kemacetan.
Selain dari wakil rakyat, reaksi keras juga datang dari kalangan pedagang.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas menolak skema penataan yang dinilai merugikan pelaku usaha kecil.
Puluhan pedagang kuliner yang biasa berjualan di malam hari mendatangi Gedung DPRD Makassar, Senin (28/7), menyampaikan keberatan terhadap skema yang akan membatasi aktivitas mereka hanya di hari-hari tertentu. “Kalau hanya boleh jualan 15 hari dalam sebulan, penghasilan kami turun drastis. Kami tidak punya pekerjaan lain,” keluh Ishak, salah satu pedagang kuliner.
Kebijakan ini disebut tiba-tiba muncul tanpa sosialisasi memadai. Para pedagang juga mempertanyakan alasan kemacetan yang dijadikan dasar penertiban, sebab menurut mereka kepadatan lalu lintas hanya terjadi di jam tertentu.
Anggota Fraksi PKS DPRD Makassar, Hartono, menegaskan bahwa upaya penataan kawasan pasar harus berpijak pada dialog, bukan pemaksaan. Ia mendorong agar DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pemerintah kecamatan, PD Pasar, dan para pedagang.
”Jangan sampai solusi atas satu masalah justru menciptakan masalah baru. Kita ingin ketertiban, tapi jangan korbankan ekonomi rakyat kecil,” katanya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kehadiran negara dalam melindungi pelaku UMKM, apalagi Pasar Cidu telah menjadi ikon kuliner malam yang berkontribusi pada geliat ekonomi mikro warga.
Senada, Anggota Fraksi PKB, Basdir, menilai kebijakan ini berpotensi mencederai semangat pemberdayaan ekonomi lokal. Ia meminta Wali Kota Makassar turun langsung mengevaluasi skema yang tengah digodok tersebut.
”Fraksi PKB menolak setiap kebijakan yang membuat rakyat kehilangan penghidupan. Kalau tujuannya baik, maka caranya juga harus benar,” ucapnya.
Menurutnya, penataan kawasan bisa dilakukan tanpa harus melarang warga mencari nafkah. Ia mendorong adanya alternatif seperti pengaturan jam operasional, relokasi ringan, atau pemberian fasilitas tambahan yang mendukung kelancaran arus lalu lintas tanpa mematikan kegiatan ekonomi. “Kami minta pemerintah kota lebih proaktif membina pedagang, bukan sekadar menertibkan. Solusi itu harus saling menguntungkan,” ujarnya.
Ia menyatakan komitmennya untuk memediasi persoalan ini. Sekretariat DPRD menyebut akan segera menjadwalkan rapat lanjutan yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, guna membahas ulang skema yang dianggap kontroversial ini.
Pasar Cidu selama ini dikenal sebagai titik kuliner malam favorit warga. Penataan yang tidak disertai komunikasi terbuka dikhawatirkan akan memicu gejolak sosial dan menurunkan geliat UMKM yang tengah tumbuh pascapandemi. (ita/rif)
