BULUKUMBA, BKM–Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andi Yuliani Paris menyoroti pentingnya membangun masa depan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dia mengaku tak pernah belanja suara, sejak ikut kontestasi pemilu legislatif (Pileg).
“Alhamdulillah saya sudah empat kali terpilih jadi anggota DPR, tapi tidak pernah bagi-bagi amplop untuk bisa dipilih,” ujar Andi Yuliani Paris mengawali pemaparan materi pada workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2025 di Ruang Kahayya, Gedung Pinisi Bulukumba, Selasa (5/8).
Meski tak pernah bagi amplop, dia selalu meraih simpati masyarakat. Hasil 122.929 suara figurnya di Pileg DPR RI Dapil Sulsel 2 pada 2024 lalu, menjadi salah satu bukti nyata jika Andi Yuliani Paris benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat di parlemen.
“Tapi setelah terpilih, saya benar-benar bekerja untuk masyarakat. Ada yg bertanya gimana caranya?. Saya jawab, rajin-rajin ketemu dengan masyarakat,” kata Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Andi Yuliani Paris berpandangan, bahwasanya, kerja nyata merupakan modal utama dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dia mencontohkan kinerja dari pemimpin Bumi Panritalopi Bulukumba.
“Dikerja bukan dicerita. Sama dengan tagline pemimpin Bulukumba. Saya juga seperti itu. Buat apa cerita banyak-banyak tapi minim kinerja. Yah kerjalah,” imbuhnya.
“Bayangkan pelantikan 1 Oktober 2024, saya udah bantu perjuangkan masyarakat dapat pompa dan mesin nelayan di bulan November 2024. Baru dilantik, udah ngurusin beasiswa,” sambung Andi Yuliani Paris.
Menurut dia, partai politik harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang arti demokrasi yang sesungguhnya.
“Anak-anak muda harus menggunakan HP-nya secara benar untuk mendapatkan informasi tentang ‘best practises’ pemilihan gubernur dan walikota di negara-negara yang tidak mempraktekkan money politic,” tegas Andi Yuliani Paris.
Lebih jauh, dia menyatakan pentingnya kepala desa mengikuti workshop pengelolaan keuangan tersebut. Dengan mendapatkan pemahaman mendalam, kepala desa bisa terhindar dari penyimpangan-penyimpangan pengelolaan dana desa.
“Kepala desa jadi obyek pemeriksaan BPKP, termasuk juga sekarang KPK. Makanya kami hadirkan BPKP di sini. Saya tidak mau dengar ada bapak/ibu jadi tersangka. Mungkin bapak ibu tidak mengambil uang itu, bisa saja karena mis-administrasi. Makanya workshop ini penting,” jelasnya.
Sekadar diketahui, workshop yang diikuti ratusan peserta dibuka oleh Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf. Workshop dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan wilayah Sulsel.(ful/rif)
