MAKASSAR, BKM — Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selaku anggota BadanAnggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulsel, Rusli Sunali mengkritisi rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menganggarkan pembelian mobil perekaman KTP elektronik. Alasannya, pengadaan tersebut bukan kewenangan provinsi, melainkan pemerintah kabupaten/kota.
Dewan menilai, kendala utama yang terjadi di kabupaten/kota selama ini justru terletak pada ketersediaan blanko KTP, bukan sarana perekaman. “Yang paling penting adalah blanko. Itu yang paling dibutuhkan masyarakat. Kalau provinsi mau membantu, sebaiknya diarahkan ke pengadaan blanko,” tegas Rusli Sunali dalam rapat Banggar, Kamis 11 September 2025.
Hal sama dilontarkan legislator Golkar yang juga anggota Banggar lainnya, Andi Patarai Amir. Menurutnya, Pemprov Sulsel tidak memiliki tugas langsung dalam urusan perekaman KTP. “Tidak ada tupoksi Pemprov untuk perekaman. Kok malah kita yang mau beli mobil. Ini ibaratnya lain yang gatal, lain yang digaruk,” cetusnya.
Ia menambahkan, Pemprov sebaiknya mendata kabupaten/kota yang belum memiliki alat perekaman di kecamatan agar bantuan lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sulsel Iqbal Suhaeb, menjelaskan pengadaan mobil itu bertujuan membantu daerah yang kekurangan peralatan perekaman KTP.
“Jika ada kabupaten yang kurang peralatan maka akan dipinjamkan. Sejak 2020 sudah tidak ada lagi bantuan APBN ke Dukcapil, padahal banyak peralatan rusak,” begitu alasan Iqbal dalam rapat bersama Banggar.
Meski mendapat sorotan, Iqbal Suaeb tetap beralasan bahwa kebutuhan mobil perekaman mendesak. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya satu daerah yang memiliki mobil perekaman dan kondisinya sudah berusia lima tahun.
“Mobil ini sangat urgent karena sudah lengkap dengan peralatan perekaman dan blanko. Kami ajukan satu unit pada 2025 dengan harga sekitar Rp600 juta,” jelasnya. (rif)
