MAKASSAR, BKM–Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan masa persidangan tahun ketiga sidang 2024–2025 berlangsung di Ruang Pola Kantor Dinas PU Bina Marga dan Jasa Konstruksi, Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar, Rabu (17/9).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi alias Cicu didampingi Wakil Ketua DPRD, Fauzi Andi Wawo.
Agenda tersebut membahas pandangan fraksi-fraksi terkait berbagai isu pembangunan daerah.
Juru bicara Fraksi Harapan DPRD Sulsel, Hamzah Hamid, menegaskan pentingnya fungsi representasi dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh wakil rakyat. Menurutnya, lima anggota Fraksi Harapan telah aktif turun ke daerah dan menghimpun aspirasi langsung dari masyarakat.
“Aspirasi masyarakat ini merupakan wujud nyata harapan rakyat terhadap kehadiran pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,”ungkap Hamzah yang juga Ketua DPD PAN Kota Makassar ini.
Ia menjelaskan, aspirasi yang terkumpul terbagi dalam beberapa bidang utama. Di bidang infrastruktur, masyarakat banyak mengusulkan peningkatan jalan provinsi, perbaikan jembatan, pembangunan drainase, serta sarana penerangan jalan. Infrastruktur ini dianggap sangat vital bagi kelancaran transportasi, akses ekonomi, dan keselamatan masyarakat.
Selain itu, muncul pula permintaan pembangunan sarana olahraga, rumah ibadah, serta balai pertemuan masyarakat. Menurut Hamzah, fasilitas tersebut penting untuk mendukung aktivitas sosial dan kebersamaan warga.
Pada sektor pendidikan, masyarakat mendorong pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, penyediaan laboratorium, hingga fasilitas olahraga di sekolah menengah. Beasiswa untuk pelajar kurang mampu juga menjadi perhatian besar, mengingat pendidikan dianggap sebagai jalan utama mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sementara di bidang kesehatan, masyarakat meminta peningkatan layanan puskesmas, penambahan tenaga medis, serta pengadaan peralatan kesehatan. Hal ini diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang lebih merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.
Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan pun tak luput dari perhatian. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan sarana irigasi, pembinaan kelompok tani dan nelayan, serta dukungan produktivitas agar kesejahteraan petani dan nelayan bisa meningkat.
Tidak kalah penting, bidang sosial dan ekonomi kerakyatan juga menjadi sorotan. Aspirasi yang muncul antara lain bantuan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, program pemberdayaan perempuan dan pemuda, hingga bantuan bagi kelompok masyarakat miskin.
Hamzah yang pernah tercatat sebagai Anggota DPRD Makassar tiga periode ini menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun bukan sekadar catatan administratif, melainkan suara hati rakyat.
Fraksi Demokrat juga menyoroti pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Jubir Anarchie Arus Bati menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan OPD seiring pengangkatan 6.624 tenaga PPPK.
Ia juga menyoroti pemerataan pendidikan serta persoalan layanan BPJS yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga mendapat perhatian, terutama soal pupuk, bibit, infrastruktur pertanian, serta akses pasar,” ujar Anarchie.
Fraksi PPP melalui jubir Rusli Sunali menegaskan masih banyak persoalan mendasar di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Infrastruktur di Wajo, Bone, Bulukumba, Enrekang, hingga Kepulauan Sangkarrang dinilai belum merata,” kata Rusli.
PPP juga mendorong lahirnya perda tentang pembangunan wilayah kepulauan, ketahanan pangan, serta pemberdayaan UMKM.
Fraksi PKB lewat jubir Zulfikar Limolang menekankan kebutuhan infrastruktur dasar, penyediaan sarana air bersih, bantuan Alsintan, hingga program pemberdayaan UMKM dan pemuda.
PKB juga meminta evaluasi sistem jaminan sosial serta peningkatan pengawasan program pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Nasdem melalui Mahmud menggarisbawahi sepuluh bidang utama, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga lingkungan hidup. (rif)
