BeritaKotaMakassar.Com – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan posisi Indonesia terkait konflik Israel-Palestina. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas PBB, New York, Senin (22/9), ia menyatakan Indonesia hanya akan mengakui Israel apabila Israel lebih dulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
“Kita harus menjamin status kenegaraan Palestina. Namun, Indonesia juga siap menyatakan, saat Israel mengakui kemerdekaan dan status kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Israel, dan kami akan mendukung seluruh jaminan atas keamanan Israel,” kata Presiden Prabowo. Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah dari para delegasi negara peserta KTT.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Deklarasi New York yang disahkan Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 memberikan jalan adil menuju perdamaian. Deklarasi tersebut merespons genosida di Gaza oleh militer Israel dengan menyerukan gencatan senjata, pembentukan misi internasional di bawah Dewan Keamanan PBB, pemulihan akses bantuan kemanusiaan, serta pengakuan kenegaraan Palestina sesuai Resolusi 1967.
“Deklarasi New York telah memberikan jalan yang adil dan damai menuju perdamaian,” ujar Prabowo. Ia juga mengecam keras kekerasan terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, yang menjadi korban dalam konflik di Gaza. Puluhan ribu warga sipil dilaporkan meninggal akibat genosida tersebut.
“Kami mengecam seluruh aksi kekerasan terhadap warga sipil. Oleh karena itu, hari ini, dengan penuh rasa bermartabat, kita berkumpul dalam waktu bersejarah ini untuk memikul tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ini tidak hanya menentukan masa depan Palestina, tetapi juga masa depan Israel, serta kredibilitas PBB,” tegas Prabowo.
Prabowo menutup pidatonya dengan seruan mendesak seluruh anggota PBB bersatu menghentikan genosida di Gaza dan segera mewujudkan perdamaian. “Kita butuh perdamaian itu sekarang! Perdamaian segera! Kita butuh mewujudkan perdamaian!” seru Presiden. KTT ini sendiri merupakan bagian dari Sidang Majelis Umum PBB ke-80, yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi, serta dihadiri pemimpin dunia dari berbagai negara dan organisasi internasional.(jp)
