MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Mahmud La Kaiya menekankan pentingnya masyarakat memahami kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dalam menangani berbagai urusan publik.
“Masalah kanal-kanal itu kewenangan pusat, sedangkan SMA sederajat tanggung jawab provinsi. Kalau SD dan SMP itu kewenangan kota,”ujar Dr Mahmud La Kaiya ketika melaksanakan kegiatan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun 2025 di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (9/10).
Dalam pertemuan tersebut, Mahmud menjelaskan bahwa kegiatan ini berbeda dengan reses karena fokusnya adalah memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai sasaran di lapangan.
“Hari ini 85 anggota DPRD Sulsel dari 11 daerah pemilihan turun langsung ke konstituennya untuk melaksanakan tugas pengawasan APBD, bukan reses,”jelas Mahmud.
Mahmud juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang saat ini masih terbatas dan berdampak pada roda ekonomi masyarakat. Namun, ia mendorong warga untuk tetap optimis dan meningkatkan kreativitas serta keterampilan.
“Kita tidak boleh pesimis. Kondisi ini justru harus menjadi pemicu agar kita lebih kreatif dan memiliki keahlian yang bisa menghasilkan,”ujar Anggota Komisi E DPRD Sulsel ini.
Dalam sesi dialog, warga Karuwisi Utara menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari bantuan bagi balita dan lansia, perbaikan data penerima bantuan sosial, hingga ketimpangan dalam program PKH.
Beberapa warga juga mengeluhkan belum meratanya bantuan untuk posyandu, kesulitan mengakses Kartu Indonesia Sehat (KIS), kendala pembangunan masjid yang terhenti karena dana terbatas, hingga harapan agar ibu-ibu mendapat pelatihan dan bantuan mesin jahit untuk pemberdayaan ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Mahmud berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan dengan berkoordinasi bersama dinas terkait.
“Soal bantuan nanti saya laporkan ke Dinas Sosial. Kalau ada penerima PKH yang sudah tidak layak, sampaikan datanya supaya bisa diperbaiki,”tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa warga Makassar telah masuk dalam Universal Health Coverage (UHC), di mana 90 persen masyarakat sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, untuk memastikan kepesertaan aktif, warga tetap harus melaporkan data ke pihak terkait.
Selain itu, Mahmud mendorong pengurus masjid untuk segera mengajukan proposal bantuan ke Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) agar bisa diusulkan pada anggaran tahun berikutnya.
“Masjid yang sudah mengajukan proposal tahun ini bisa dicairkan bantuannya tahun depan. Jadi penting disiapkan datanya sejak dini,” terang Mahmud.
Kegiatan pengawasan ini menjadi wadah penting bagi anggota DPRD Sulsel dalam memastikan setiap program dan anggaran provinsi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
Sebelum meninggalkan lokasi pengawasan, Mahmud mengunjungi rumah salah satu warga memiliki anak bernama Fadlan yang sejak awal mengalami stunting. Namun setelah mendapat bantuan susu formula dan asupan gizi dari pemerintah.
Kini balita bernama Fadlan sehat seperti anak yang tidak pernah terkena stunting. Meski demikan, sekarang dia sudah tidak lagi mendapatkan bantuan. “Kami apresiasi pemkot Makassar dan Pemprov Sulawesi Selatan dalam membantu anak-anak stunting,” pungkasnya. (rif)
