MAKASSAR, BKM — Upaya meredam perang kelompok kembali dilakukan secara masif di Kota Makassar. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Fatur Rahim mengatakan, operasi gabungan dari Polrestabes Makassar, TNI, serta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berlangsung intens dengan fokus pada pembersihan lokasi rawan konflik dan penyitaan berbagai alat perang yang berpotensi memicu bentrokan.
Dalam penyisiran tersebut, aparat menemukan sejumlah senjata tajam dan alat perang, seperti samurai, parang, badik, bom molotov, hingga alat pembuat busur dan anak panah. Temuan itu langsung diamankan untuk mengurangi potensi terjadinya perkelahian dan memastikan situasi di lapangan tetap terkendali.
“Beberapa tempat memang terindikasi sebagai lokasi penyimpanan alat perang. Semua yang kami temukan seperti samurai, bom molotov, busur, dan lainnya, disita untuk mereduksi potensi konflik,” ujar Fatur kepada wartawan, Rabu, 19 November 2025.
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP itu melanjutkan, pembersihan kawasan rawan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Wali Kota Makassar untuk melakukan kolaborasi total antarinstansi.
Pemkot, kepolisian, dan TNI bergerak dengan fungsi masing-masing namun satu tujuan: mengembalikan keamanan di wilayah konflik.
“Kita berjalan bersama, baik pemerintah kota, kepolisian, maupun TNI. Semua berkolaborasi demi meredakan kondisi,” lanjutnya.
Lebih jauh dikemukakan, Pemkot Makassar juga menyiapkan langkah strategis jangka panjang. Salah satunya, mempertemukan kelompok-kelompok yang sering terlibat bentrokan. Upaya ini akan dikombinasikan dengan penyisiran lanjutan ke rumah-rumah yang dicurigai menyimpan senjata serta edukasi sosial jangka panjang.
Saat ini fokus utama pemerintah dan aparat adalah pengamanan wilayah rawan. Pihak TNI-Polri dan seluruh aparat keamanan dilibatkan sepenuhnya untuk menstabilkan situasi, sebelum Pemkot masuk dengan program-program edukatif dan pemberdayaan warga.
“Tahap pertama itu sektor keamanan dulu. Setelah itu baru pemerintah masuk dengan edukasi, pembinaan kerja, hingga program-program seperti Makassar Hub,” tambahnya.
Terkait pemicu utama perang kelompok yang kerap terjadi, Pemkot masih menunggu rilis resmi dari pihak kepolisian. Meskipun berbagai indikasi mulai terlihat, pihak pemerintah belum ingin membuat klaim sebelum hasil penyelidikan tuntas.
“Informasinya banyak, tetapi nanti kepolisian yang akan merilis resmi karena ini menyangkut kriminalitas,” ujarnya.
Saat ditanya soal kemungkinan keterkaitan perang kelompok dengan aktivitas narkoba, khususnya di kawasan yang dikenal rawan, Pemkot tidak menampik potensi tersebut.
“Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Baik itu perang kelompok, narkoba, maupun kejahatan lain. Karena itu sinergi kita harus menyeluruh,” tegasnya.
Dengan pengamanan ketat, sinergi lintas instansi, serta pendekatan penyelesaian akar masalah, Pemerintah Kota Makassar berharap rangkaian perang kelompok di Makassar bisa segera mereda dan situasi keamanan kembali kondusif.
Tak hanya penindakan lapangan, pemerintah dan aparat juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk menghentikan konflik berkepanjangan tersebut. Operasi penyisiran juga akan terus diperluas, terutama pada rumah atau lokasi yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan senjata.
“Ke depan, Pemkot bersama Polrestabes, Polda, dan TNI akan terus bergerak bersama. Saat ini kita memasuki tahap pertama dari rangkaian rencana penanganan yang lebih terstruktur,” lanjutnya.
Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu menciptakan Makassar yang lebih aman dan menghentikan siklus kekerasan yang kerap meresahkan masyarakat. (rhm)
