MAROS, BKM — Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros saat ini berada di angka 86 persen. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, dalam evaluasi kinerja yang berlangsung di ruang rapat bupati, Jumat, 28 November 2025.
Davied mengatakan, capaian pendapatan telah mencapai 80 persen. ”Untuk pendapatan, kita optimis bisa menyentuh 96 persen,” ujarnya.
Sementara untuk belanja, realisasinya baru berada di angka 73 persen. Namun ia optimistis target 94 persen dapat tercapai hingga akhir tahun.
Davied memaparkan, ada tiga perangkat daerah yang mencatatkan serapan anggaran terendah. Dinas Perhubungan berada pada posisi paling rendah, yaitu 30 persen.
Rendahnya serapan disebabkan adanya satu kegiatan kontraktual yang baru akan berakhir pada Desember. ”Masih tahap pelaksanaan. Kita optimis bisa bayarkan sekitar Rp10 miliar,” jelasnya.
Dinas PUTRPP mencatat realisasi 47,9 persen, namun disebut masih sesuai jalur.
”Sekarang tinggal penyelesaian,” tambahnya.
Adapun Dinas Pendidikan berada di angka 54 persen. Menurut Davied, banyak kegiatan yang masuk pada perubahan anggaran sehingga realisasinya baru efektif dalam dua bulan terakhir.
”Mereka menjanjikan minggu depan kontrak sudah mulai selesai. Ini terkait rehab kecil seperti toilet dan jamban sekolah. Kecil tapi jumlah paketnya banyak,” ujarnya.
Ia mengatakan, di dinas pendidikan, terdapat pula kegiatan yang tidak berjalan karena kendala teknis dengan nilai sekitar Rp1 miliar.
Bupati Maros, Chaidir Syam mengingatkan waktu efektif untuk mengejar target serapan hanya tersisa 20 hari.
”Supaya mereka bisa mengejar dan menuntaskan kegiatan di akhir tahun 2025,” ucapnya.
Mantan K
ketua DPRD Maros itu memberikan peringatan tegas kepada Dinas Pendidikan. ”Kalau tidak mampu mengelola anggaran, serahkan saja ke OPD lain,” tegasnya.
Chaidir menegaskan, OPD dengan serapan minim tidak akan luput dari evaluasi internal. ”Kalau kadis atau kabidnya tidak menjalankan tugas dengan baik, tentu akan kita evaluasi,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Zainuddin, menjelaskan lambatnya pelaksanaan kegiatan disebabkan oleh beberapa hal.
”Kami bukan OPD teknis, jadi butuh waktu untuk menunggu PU menilai apakah desain layak atau tidak. Ada beberapa perencanaan juga yang harus diulang, dan itu memakan waktu,” katanya.
Ia merinci program yang belum berjalan meliputi pembangunan pagar sekolah, rehab rumah guru, dan pembangunan WC.
”Kami sudah koordinasi dengan pak Sekda. Ada sekitar Rp5 miliar yang harus direkonsiliasi ulang, dan jika dipetakan, yang tidak bisa jalan itu sekitar Rp760 juta,” pungkasnya. (ari/c)
