Anita Puji Utami Sebut Industri Perkapalan di Indonesia Masih Alami Sejumlah Kendala

MAKASSAR, BKM — Industri perkapalan di Indonesia mempunyai kemampuan di dalam membangun dan mereparasi kapal secara kualitas dan kuantitas. Hanya perlu adanya kebijakan pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah di industi ini.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepasa Pantai Indonesia (DPP IPERINDO), Anita Puji Utami, saat melakukan kunjungan kerja ke PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis, 4 Desember 2025.
Anita Puji Utami mengatakan, ini disebabkan ekosistem pendukung yang belum optimal. Mulai dari tenaga kerja, material, hingga rantai logistik.
”Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menetapkan tata ruang sebagai kawasan industri galangan kapal. Jika tata ruang jelas, perizinan akan lebih mudah dan investor tidak ragu untuk menanamkan modal,” jelas Anita.
Menurut Anita, industri galangan adalah industri padat modal. Karena itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
”Jika modal besar sudah masuk tapi perizinannya sulit, itu jadi hambatan.
Selain padat modal, industri perkapalan juga padat karya. Banyak tenaga kerja terserap dari berbagai bidang keahlian,” ucapnya.
Karena itu, Anita Puji Utami meminta agar pemerintah memberikan dukungan fiskal seperti pembebasan PPN, subsidi energi, dan kemudahan perbankan.
Anita Puji Utami mengatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan dari Presiden. Presiden sudah berkomitmen mendukung pembangunan kapal di Indonesia.
”Insentif seperti ini akan membuat pelaku industri pelayaran lebih memilih membangun kapal di dalam negeri,” tambah Anita.

Lain halnya dengan apa yang diungkapkan Plt Direktur Utama PT IKI (Persero), Suhan Ikhsan. Dikatakan, IKI terus berupaya menjaga kelancaran perlindungan kerja dan pembayaran gaji karyawan.
Meski begitu, perusahaan masih mengalami kendala pada peralatan yang membutuhkan peremajaan. Dari total kebutuhan rekondisi peralatan, IKI baru mampu mengoptimalkan sekitar 60 persen.
Untuk itu, pihaknya telah mengajukan anggaran investasi sebesar Rp15 miliar dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2026 guna meningkatkan kapasitas operasional. Harapannya agar dari 60 persen bisa naik menjadi 70 sampai 80 persen. Sehingga mereka bisa menampung lebih banyak pekerjaan perawatan kapal di Indonesia Timur.
Suhan mengakui, pihaknya telah bekerja sama berbagai pihak untuk menyiapkan tenaga kerja baru. Salah satu dengan membuka program magang bagi mahasiswa, siswa SMK, dan lulusan politeknik yang memiliki keahlian di bidang perkapalan, termasuk pengelasan.

Meski ekosistem industri masih menghadapi tantangan, namun peluang di Indonesia Timur sangat besar. Di beberapa wilayah seperti Sulawesi Tenggara, sudah muncul perkembangan galangan kapal baru karena tingginya kebutuhan perawatan tongkang dan kapal industri.
Namun demikian, Suhan menilai masih perlu adanya stimulus dari pemerintah daerah. Terutama terkait penyediaan lahan dan kebijakan fiskal.
”Kami melihat di kawasan industri galangan di Jawa. Misal di Lamongan, tidak dikenakan PPN karena berstatus kawasan berikat. Hanya saja di Indonesia Timur belum ada fasilitas seperti itu,” tutur Suhan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat industri perkapalan nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur yang menyimpan potensi besar namun belum tergarap secara maksimal.
Kunjungan ini dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Chusnunia Halim bersama sejumlah anggota DPR RI lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Chusnunia menjelaskan, dari total kebutuhan nasional, hanya sekitar 20 persen fasilitas galangan yang berada di wilayah timur. Padahal, kawasan ini merupakan daerah dengan aktivitas maritim sangat tinggi.
Idealnya porsi galangan kapal di Indonesia Timur mencapai 40 persen agar bisa mendukung pertumbuhan industri pelayaran.

Dikatakan, kapal makin banyak, tol laut sekarang sudah 39 rute melayani lebih dari 100 pelabuhan. Ini seharusnya menjadi peluang besar bagi pengembangan galangan kapal di wilayah timur.
Komisi VII DPR RI, tambah Chusnunia, siap mendorong berbagai kementerian untuk mempercepat penguatan ekosistem industri perkapalan.
Kunjungan kerja ini juga dihadiri anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil Sulawesi Selatan I, Achmad Daeng Se’re Juga Sekretaris Direktorat Usaha dan Asuransi, Fadjar Harjo Seputro, yang hadir melakukan prninjauan langsung fasilitas IKI dan mendengar aspirasi pelaku industri. (mir)