MAROS, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, Muhammad Yusuf “Sarro” menyoroti masih tingginya angka kemiskinan ekstrem yang mencapai 5.720 jiwa atau sekitar 1,50 persen dari total penduduk.
Muhammad Yusuf menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, kemiskinan ekstrem tidak hanya berbicara soal angka, tetapi menyangkut kondisi nyata masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Masih ada ribuan warga yang hidup dalam kondisi sangat terbatas, bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan harian saja masih sulit,” katanya.
Ia juga mengigatkan pentingnya validasi data penerima bantuan agar penanganan kemiskinan tidak salah sasaran.
“Data harus benar-benar akurat. Jangan sampai ada warga yang seharusnya berhak justru tidak tersentuh bantuan, sementara yang sudah mampu masih menerima,” tambahnya.
Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maros, James David Mangawe menjelaskan, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketika seseorang memiliki pengeluaran jauh di bawah garis kemiskinan normal.
Perhitungan kemiskinan ekstrem menggunakan formula 0,8 kali dari garis kemiskinan.
“Contoh untuk 2025, garis kemiskinan itu Rp560.172. Berarti garis kemiskinan ekstrem sebesar Rp448.138,” katanya, Senin (1/6).
Artinya, warga dengan pengeluaran di bawah Rp448.138 per bulan masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Dalam situasi ini, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, tempat tinggal layak, akses air bersih, dan pendidikan.
“Seluruh penduduk miskin ekstrem hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan makan minimal satu kali sehari,” katanya.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Maros terus menjalankan berbagai program untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
Program tersebut mencakup penjaminan pelayanan kesehatan, perbaikan rumah warga, penyaluran bantuan makanan bergizi, penyediaan perlengkapan sekolah hingga pemberian beasiswa bagi anak-anak sekolah.
Meski demikian, James menilai penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan intervensi khusus dan berkelanjutan.
Sebab, pemerintah tidak hanya menargetkan warga keluar dari status miskin ekstrem, tetapi juga terbebas dari kemiskinan secara umum.
“Untuk ekstrem perlu perlakuan khusus, karena program yang diberikan bukan hanya sampai penduduk itu keluar dari miskin ekstrem tapi dari kemiskinan secara umum,” tutupnya. (ari/rid/d)
