LAMASI, BKM–Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 2, Agus Arifin Nu’mang-Ahmad Tanribali Lamo (Agus-TBL) melontarkan janjinya kepada masyarakar soal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bagi pasangan yang diusung Partai Gerindra, PPP, dan PBB ini, tidak ada toleransi untuk perilaku KKN.
“Jangan pilih saya kalau saya pernah korupsi. Jangan pilih saya kalau pernah atur-atur proyek. Jangan pilih saya kalau ada saudara saya yang dapat jabatan karena intervensi saya,” ujar Agus di hadapan warga Lamasi, Luwu, Rabu (14/3).
Ia pun meminta warga Lamasi dan Sulawesi Selatan pada umumnya untuk mengecek track recordnya bersama Tanribali Lamo. “Insya Allah kami yang paling bersih,” sebutnya.
Karena, menurut Agus, kalau dirinya ada cacat, tentu dia akan malu untuk maju mencalonkan diri. Begitu juga dengan Tanribali.
Wakil Gubernur Sulsel dua periode ini menambahkan, banyak yang bicara bersih, tidak KKN saat dirinya masih di luar sistem. Tapi saat masuk dalam sistem, akhirnya juga berkelakuan sama. Karena ujian sebenarnya adalah ketika orang mendapat jabatan.
“Saya pernah wakil gubernur dua periode, pernah Ketua DPRD. Pak Tanribali pernah penjabat gubernur di empat provinsi, pernah dirjen di Kemendagri. Insya Allah kami tidak hanya bersih, tetapi juga teruji dan berpengalaman,” tegasnya disambut pekik, “Dua!”
Sementara itu, calon gubernur Nurdin Halid berharap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat ikut berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. NH ingin, sektor UMKM dapat mengembangkan usaha mereka sehingga dapat menyokong pertumbuhan ekonomi.
NH mengatakan, pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Sulsel harus terus meningkat. Maka dari itu, dibutuhkan sektor-sektor yang kuat untuk menopang perekonomian daerah.
“Kita ingin menjadikan sektor small medium enterprise (SME atau UMKM) ini sebagai salah satu mesin penggerak perekonomian daerah,” ujarnya saat berkunjung di Jalan Barukang Utara, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Rabu (14/3).
Di Kota Makassar, sektor Usaha Mikro terbilang banyak. Hanya saja, menurut NH, pengembangan dan peningkatan peran dari sektor Mikro terkesan jalan di tempat.
Menurutnya, untuk mengembangkan sektor UMKM di Makassar, dibutuhkan pembiayaan dari industri keuangan, baik perbankan maupun industri keuangan lainnya. Diharapkan lembaga keuangan terkait dapat mendukung pengembangan UMKM lewat berbagai akses pembiayaan.
Di samping itu, NH juga berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pedagang UMKM. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan bantuan modal bagi pemilik usaha.
(rhm/rif)
