PMMI Mamuju Desak Pemprov Perhatikan Nasib Nelayan

MAMUJU, BKM — Sekelompok masyarakat nelayan Mamuju didampingi mahasiswa yang tergabung dalam PMMI Cabang Mamuju, menggelar aksi demo di depan kantor gubernur Sulbar, Selasa (24/4).
Aksi demo ini turut diikuti Ketua PMMI Cabang Mamuju, Muh Hasanah bersama koordinator lapangan (Korlap), Rusli. Pada kesempatan tersebut Rusli meminta kepada Pemprov, yakni gubernur Sulbar, agar memerhatikan hak-hak para nelayan yang ada di Mamuju.
Untuk itu, PMMI telah menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak Pemprov Sulbar. Di antaranya peran dinas perikanan dan kelautan Provinsi Sulbar. Mereka menuntut Pemprov Sulbar mengusut dan memberi solusi kepada nelayan tradisional dan modern terkait mekanisme penangkapan ikan.
Selain itu, mereka juga menuntut pemerataan pada bantuan ke seluruh nelayana tanpa adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme alias KKN. Bukan itu saja, massa PMMI Mamuju juga mendesak penghentian diskriminasi kepada nelayan dan sejahterakan mereka melalui program. Bukan hanya janji.
Mereka juga meminta Polri dan TNI menindak semua pelanggaran yang terjadi di laut. Termasuk penggunaan bom ikan dan pukat harimau dan segala bentuk alat tangkap yang dilarang, itu harus diberikan tindakan.
PMMI juga menyampaikan kepada Pemprov Sulbar untuk peduli dan ada keberpihakan terhadap nelayan. Karena masyarakat nelayan juga butuh ada sebuah perubahan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam memajukan dan mensejahterakan mereka.
”Kami minta Pemprov Sulbar untuk menepati janji-janjinya dan komitmennya dalam mensejahterakan para nelayan di Mamuju. Tanpa ada komitmen pihak pemerintah, maka apa yang diharapkan masyarakat itu tidak akan bisa dirasakan dan mampu dicapainya sesuai yang diharapkan masyarakat nelayan,” ujar Rusli.
Para demonstran ini pun diterima langsung Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Gubernur berharap apa yang disampaikan para mahasiswa itu harus dibarengi dengan adanya data.
”Kami mohon agar ada data. Kami juga mengharapkan kepada dinas perikanan Sulbar untuk melakukan pendataan kepada kelompok nelayan yang akan mendapatkan bantuan yang telah diharapkan para nelayan ini. Kami tetap berkomitmen memperjuangkan masyarakat nelayan,” kata Ali Baal.
Gubernur juga meminta kepada para nelayan yang memang tidak mendapatkan perhatian, yakni tidak mendapatkan bantuan, maka datanya juga disampaikan kepada pemerintah. Sehingga pihaknya akan mengevaluasi.
”Tidak ada yang salah. Semuanya kita akan lakukan dengan secara baik. Kami di Pemprov Sulbar akan melaksanakan dengan membuat perencanaan wilayah,” jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulbar, Parman Parakkasi, menyatakan, terkait masalah kebutuhan nelayan, pihaknya akan memberikan dukungan bantuan dan mediasi terhadap persoalan nelayan.
”Kami tetap akan komitmen melakukan dukungan kepada masyarakat nelayan. Yakni pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan,” tandasnya.