Sidang DKPP Menanti Penyelenggara

MAKASSAR, BKM–Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bagi penyelenggara Pemilu/pemilihan itu berfungsi untuk menilai dan memutuskan apakah seorang penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai aturan atau belum. Menurut Dr Nurfadillah Mappaseleng dengan mengutip pernyataan dari Prof Jimly Asshiddiqie, bahwa pentingnya etika dalam penyelenggaraan pemilu mengingat etika merupakan pangkal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Nah sidang DKPP merupakan proses sidang sengketa dalam sebuah perkara penyelenggaraan tugas-tugas oleh para penyelenggara apakah dalam melaksanakan tugas-tugasnya melanggar kode etik atau tidak setelah melalui suatu proses sidang baik oleh pihak pengadu, pihak teradu ataupun pihak-pihak lain yang berkaitan dalam sidang sengketa tersebut,”ujar Nurfadillah yang juga salah satu tim seleksi calon komisoner KPU Sulsel, Kamis (26/4).
Pada akhir dalam proses sidang tersebut akan diputuskan apakah seorang penyelenggara telah lalai dan melanggar kodek etik, maka sesuai aturan DKPP yang sifatnya final dan mengikat akan memberikan sangsi berupa teguran ringan sampai pada pemecatan atau justru DKPP memutuskan merehabilitasi nama baik penyelenggara tersebut, karena tidak terbukti melakukan pelanggaran dan lalai terhada aturan.
Bagaimana jika pada sidang DKPP seorang penyelanggara tidak terbukti melakukan pelanggaran etika, maka tentu nama mereka akan di rehabilitasi dan tentu itu hak seorang penyelenggara untuk mendapatkan rehabilitasi nama. Jadi kembali ke pertanyaan sebelumnya bahwa sidang DKPP bagi penyelenggara itu tidak selalu berdampak buruk akan tetapi ada sisi positif bagi seorang penyelenggra, sisi positifnya adalah bahwa seorang penyelenggara dapat direhabilitasi nama baiknya jika apa yg disangkakan kepada mereka itu tidak terbukti dan saya kira point yang paling penting adalah jika dalam sidang DKPP seorang penyelanggara tidak terbukti melanggar kode ertik maka itu berarti memberi legitimasi yang kuat kepada publik bahwa keputusan penyelenggara terhadap suatu perkara yang menyebabkan mereka dilaporkan adalah sudah benar dan tidak ada pelanggaran didalamnya. Point penting yang ingin saya kemukan disini adalah legitimasi yg kuat terhadap keputusan penyelenggara sehingga atas legitimasi yang kuat tersebut sudah barang tentu akan memperkuat marwah lembaga penyelenggara. Sehingga sangat penting bagi publik untuk diketahui terutama juga kepada timsel KPU bahwa sidang DKPP yang pernah dilalui seorang penyelenggara itu tidak selalu bersifat kiamat bagi penyelenggara tersebut sehingga amat penting memahami setiap sudut dalam tiap-tiap proses sidang DKPP yang pernah dilalui seorang penyelenggara. Sidang DKPP itu sebagai bukti bahwa ada proses demokrasi yang lebih baik sebagaimana bahwa UU memang telah memberi amanat bagi lembaga DKPP untuk mengawal penyelenggara dan penyelenggaraan agar berjalan sesuai amanat konstitusi. “Harapan kita semua adalah sidang-sidang DKPP juga akan mendewasakan para penyelenggara dan pada akhirnya akan mendewasakan seluruh proses demokrasi di indonesia negara yang sangat kita cintai ini,”pungkas dosen Fakultas Hukum UMI Makassar ini. (rif)