MAROS, BKM — Bupati Maros HM Hatta Rahman meresmikan Gedung Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Maros ditandai penguntingan pitah sekaligus penanda tanganan prasasti serta pemotongan tumpen sebagai salah satu ritual adat bugis bukti kesukuran pertama masuk ke gedung baru.
Acara peresmian gedung tersebut dihadiri Sekertaris daearah, para kepala SKPD, pengawas sekolah, para kepala sekolah dan guru se kabupaten Maros.
Bupati Maros HM.Hatta Rahman pada acara tersebut mengatakan pembangunan kantor dinas pendidikan menelang anggaran kurang lebih Rp4 miliar yang bersumber APBD tahun 2018.
Pembangunaan gedung dinas pendidikan yang baru ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada bidang pendidikan.
Pembagunan gedung seperti ini bukan hanya kantor dinas pendiddikan saja. Ada beberapa unit gedung perkantoran seperti ini telah kami bangun tahun ini dengan biaya hampir sama dengan biaya pembangunan kantor dinas pendidikan.
Perbaikan sarana perkantoran bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan untuk tahun 2019 mendatang pemerintah akan membangun gedung gedung pemerintah di sekitar kantor bupati Maros.
Gedung yang akan dibangun nantinya bisa berdaya guna untuk peningkatan kesejahteraan masyatakat melalui pelatihan ketanakerjaan, seminar, palatihan dan kegiatan lainya.
“Gedung gedung yang akan dibangun nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kegiatan dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat maros,” ujar bupati.
• Kesejahteraan Guru
Sedangkan untuk sektor pendidikan pemerintah pusat dan daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara memberikan tunjangan sertifikasi yang tidak pernah terputus.
Tunjangan sertifikasi guru di kabupaten Maros selama ini tidak tertunda. Hanya saja guru yang biasa terlambat dibayarkan tunjanganya. Karena hanya persoalan surat keputusan (sk) dari pemerintah pusat belum keluar.
“Kalau guru sudah terbit SK pembayaran sertifikasinya dari pusat, maka pasti akan dibayarkan,” kata Bupati.
Saat ini kata dia, pembayaran tunjangan sertifikasi tahap pertama sudah dibayarkan berdasarkan jumlah data guru yang sudah mendapatkan SK dari pemerintah pusat.
Sementara guru yang masih dalam proses penerbiatan SK-nya dari pusat juga akan dibayarkan pada tahap berikutnya.
“Kami berharap agar guru berupaya memperbaiki kelengkapan berkas yang dibutuhkan agar proses penerbiatan sk bisa cepat terbit dan pemerintah daearah akan membayarkannya,”harap Bupati.
Untuk tahap kedua ini, diharapkam semua guru yang sudah mendapatkan SK pembayaran tunjangan sertifikasi dari pusat bisa dibayarkan secara keseluruhan.
Dana untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru sudah siap di kas daerah. Hanya persoalanya, guru yang akan dibayarkan belum mendapatkan sk dari pusat sehingga kami belum membayarkan tunjanganya.
“Dana tunjangan sertifikasi guru sudah ada di kas daerah sisa akan dicairkan sesuai jumlah guru yang mendapatkan sk tunjangan pembayaran dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
Bila seluruh guru yang berhak menerima serifikasi dan sudah medapatkan sk dari pusat maka kami dari pemerintah daerah akan segerah membayarkanya.
“Kalau sudah ada Sk dari pusat maka tidak ada alasan menundah pencairan sertifikasi guru pada tahap kedua,” janji bupati. (Ari)
