MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan melakukan pengawalan terhadap penyaluran dana kelurahan yang jumlahnya lebih Rp3 triliun.
APBN telah menetapkan besarnya dana kelurahan seluruh Indonesia termasuk 790 kelurahan yang ada di Sulsel.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IV DPD RI Dr Ajip Padingdang usai menggelar Focus Gropu Discussion (FGD) bersama LPM se kota Makassar di hotel Trisula Makassar, Sabtu (1/12/2018).
Di Sulsel ada 790 kelurahan yang dibagi dalam tiga tipe. Ada kelurahan dengan tipe A dengan status baik menerima Rp352 juta, sedangkan tipe
B status perlu ditingkatkan mendapat Rp 370 juta serta tipe C dengan status perlu ditingkatkan sebesat Rp 384 juta.
Dana sebesar tersebut akan dipantau langsung oleh 31 orang anggota Komite IV DPD RI yang dipimpin Ajip Padindang.
Menurut Ajip yang pernah tercatat sebagai ketua Komisi A DPRD Sulsel ini pogram Kelurahan sumber dananya dari APBN diusulkan dengan latar belakang pemikiran selama ini terjadi kecemburuan antar desa dengan kelurahan.
“Jadi tahun depan kelurahan sudah bisa menikmati dana tersebut,” ujar mantan legislator Sulsel empat periode ini. (Rif)
