GOWA, BKM — Pembangunan bendungan Je’nelata di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa tak lama lagi terealisasi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan untuk segera mewujudkannya.
Usai peninjauan bendung Bilibili, Minggu (27/1), JK mengisyaratkan bahwa bendungan Je’nelata menjadi skala prioritas pembangunannya tahun ini.
Awalnya, rencana pembangunan bendungan ini sudah dibahas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI pada 2017 lalu. Bahkan, diwacanakan oleh Kementerian PUPR, pembangunannya dimajukan tahun 2017 dari target 2019. Sehingga diharapkan bendungan ini bisa selesai pada 2021 mendatang.
Kementerian PUPR pun juga sudah menganggarkan sebesar Rp1,4 triliun untuk proyek ini. Sayangnya, hingga memasuki awal tahun 2019 ini, rencana tersebut belum juga terwujud.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan sudah pernah menemui Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono di Jakarta sebelumnya untuk rencana pembangunan itu. Adnan bahkan sudah meminta agar dibuat tim investigasi untuk menelusuri kepemilikan lahan di daerah itu, sehingga nantinya ketika proses pembangunan di tahun depan sudah tidak ada lagi masalah.
Pemkab Gowa juga sudah membentuk tim pembebasan lahan warga di mana Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni yang ditunjuk selaku ketua tim pembebasan lahan.
“Banjir bandang kemarin disebabkan tingginya debit air akibat bertemunya arus sungai Je’nelata dengan air buangan waduk Bilibili saat pintu spillway waduk dibuka Selasa (22/1) lalu. Makanya, sudah sangat mendesak pembangunan bendungan ini untuk mereduksi volume air sungai Je’nelata,” kata Adnan.
Terpisah, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Pemkab Gowa Syahrul Syahrir, menjelaskan untuk perencanaan pembangunan bendungan Jenelata akan mencakup luasan sekitar 1.799 hektare. Rinciannya, untuk area genangan 1.190 hektare. Untuk sabuk hijau (green bell) 432 hektare. Untuk holit bendungan seluas 123 hektare, dan quarry 54 hektare.
“Dari perencanaan bendungan Je’nelata ini estimasinya akan memindahkan sebanyak kurang lebih 7.092 jiwa. Empat desa yang akan dihilangkan,” ujar Syahrul.
Diuraikannya, jumlah KK (kepala keluarga) yang akan direlokasi dari empat desa tersebut yakni 1.773 KK. Rinciannya, masing-masing di Desa Pattallikang sebanyak 621 KK. Desa Moncongloe 443 KK. Desa Bilalang 198 KK. Desa Tanakaraeng 511 KK.
SK Tanggap Darurat
Direktoral Jenderal Pelindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat saat datang ke Kabupaten Gowa mendampingi Wapres RI Muh Jusuf Kalla, Minggu (27/1) menegaskan, seluruh korban meninggal dunia akibat bencana alam banjir dan longsor akan disantuni Rp 15 juta per orang.
Untuk santunan kepada seluruh korban meninggal dunia akibat bencana di kabupaten/kota Sulsel, Harry Hikmat menyatakan pihaknya mengalokasikan Rp700 juta.
“Total bantuan keseluruhan yang kita kucurkan ke Sulsel sebesar Rp1,9 triliun. Ini sudah terdistribusi. Ditambah lagi Rp700 juta untuk tunjangan ahli waris bagi daerah yang sudah mengeluarkan SK tanggap darurat,” terang Harry Hikmat.
Khusus di Kabupaten Gowa, lanjut dia, pihaknya sudah berbicara dengan bupati untuk secepatnya menerbitkan SK tanggap darurat. SK ini fungsinya untuk memberikan kemudahan kepada kementerian dan lembaga lain yang akan memberikan dukungan penuh. Hal tersebut menjadi pembagian kewenangan dari kabupaten, provinsi dan pusat.
Harry pun mengimbau agar seluruh pemkab yang terdampak bencana alam untuk sesegera mungkin menetapkan surat keputusan masa tanggap daruratnya. Di mana setiap kabupaten bisa mengassesment berapa lama korban ditemukan.
“Misalnya di Gowa ini. Pak Bupati bisa memperkirakan bersama jajaran masa tanggap daruratnya bisa selama dua minggu. Dan kalau diperlukan, bisa diperpanjang,” kata Harry.
Di Gowa, berdasarkan data sementara hingga Senin (28/1), tercatat 46 korban meninggal dunia untuk bencana banjir dan longsor. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah. Sebab tim evakuasi bencana alam di Gowa masih terus bergerak melakukan pencarian menggunakan alat berat serta anjing pelacak.
Terpisah, Kabag Humas Kerja Sama Pemkab Gowa Abdullah Sirajuddin di ruang kerjanya, Senin (28/1) mengatakan, penyerahan dana santunan bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana masih dalam proses. Khususnya pembuatan SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan bupati Gowa.
“SK Tanggap Darurat ini sementara dibuat oleh Pemkab Gowa melalui sekretaris Kabupaten Gowa. Dana ini belum dikucurkan pemerintah pusat, sebab semuanya harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Berdasarkan prosedurnya, semua korban harus diidentifikasi dulu. Diidentifikasi dalam artian, seberapa banyak jumlah totalnya dan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Sejauh ini kita di Gowa masih melakukan proses pencarian korban-korban yang dinyatakan hilang,” jelas Abdullah Sirajuddin.
Sesuai data Posko Induk Bencana Alam Gowa, daftar nama orang yang dinyatakan hilang secara rinci di Kecamatan Manuju tercatat 22 nama dinyatakan hilang. Yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sebanyak 12 orang. Sehingga tersisa 10 orang lagi yang dalam proses pencarian.
Di Kecamatan Tinggimoncong tercatat dua warga dinyatakan hilang dan sudah ditemukan semuanya. Di Kecamatan Bungaya, warga yang dinyatakan hilang belum diketahui berapa banyak. Namun korban meninggal dunia yang ditemukan per Senin 28 Januari ini sudah berjumlah 25 orang.
“Jika semua korban sudah ditemukan dan teridentifikasi, maka kami (Pemkab Gowa) segera melaporkan ke pusat bersama dengan SK tanggap daruratnya,” jelas Abdullah Sirajuddin. (sar/rus)
