MAKASSAR, BKM — Ratusan sopir petepete menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Selasa (26/3). Dengan mengambil separuh badan jalan pada jalur menuju ke Perintis Kemerdekaan, para sopir yang dibantu sejumlah mahasiswa itu bergantian melakukan orasi.
Akibatnya, kemacetan tak bisa dihindarkan. Sepanjang Jalan Urip Sumiharjo depan kantor Gubernur Sulsel hingga flyover mengalami klemacetan parah.
Para sopir petepete itu berorasi mulai pukul 11.00 hingga 13.30 Wita. Selain itu, mereka juga melakukan sweeping terhadap petepete yang masih beroperasi.
Pengunjuk rasa mengadang dan menurunkan penumpang tepat di depan lokasi unjuk rasa. Sejumlah mobil kampus 05 yang penuh penumpang dihentikan. Mereka yang berada di atas petepete diturunkan secara paksa.
“Penumpang turunki semua. Jangan ada yang bayar. Kita harus sama-sama berjuang,” kata salah seorang pengunjuk rasa.
Ada tujuh tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa tersebut. Menurut Jenderal Lapangan Ahmad Ando, demonstrasi digelar lantaran sulitnya sopir dan pemilik petepete meningkatkan kesejahteraan. Katanya, selama ini kebijakan pemerintah tak berpihak pada kepentingan mereka.
Apalagi dengan kehadiran angkutan berbasis daring, membuat penghasilan pengusaha dan sopir petepete terus tergerus. Di sisi lain, pajak kendaraan bermotor, khususnya untuk angkutan umum sangat mencekik.
“Pajak kendaraan sangat tinggi, sementara penghasilan sopir petepete makin menurun dengan kehadiran angkutan online. Pemerintah semakin menutup mata dengan kondisi angkot yang ada di Makassar,” cetus Ahmad Ando.
Dengan kondisi itu, ratusan sopir petepete menuntut pemerintah menurunkan pajak kendaraan bermotor (PKB). Juga membebaskan retribusi angkutan kota. Sebab ada angkutan umum lain yang tidak dipungut biaya sejenis, seperti taksi online.
“Hapuskan retribusi angkot yang dikelola PD Terminal Makassar Metro. Boikot retribusi angkutan kota. Karena ada diskriminasi. Banyak angkutan umum lain yang tidak dikenakan retribusi,” kata Achmad Ando.
Para pengunjukrasa juga menuntut penertiban angkutan umum
Mamminasata yang tidak sesuai ketentuan yang memberlakukan Angkutan Sewa Khusus (ASK). Menolak petepete smart, serta menindak oknum yang membentengi perusahaan angkutan bandara. Usai berorasi, mereka pun membubarkan diri. (rhm/rus)
Turunkan PKB, Hapus Retribusi
×

