Pimpinan AKD DPRD Sulsel Mulai Digulirkan

MAKASSAR, BKM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024 belumlah dilantik. Namun, wacana untuk membuat gambaran struktur alat kelengkapan dewan (AKD) sudah mulai dibicarakan oleh caleg di internal partai, maupun komisi yang ada di DPRD Sulsel.
Wacana itu lebih banyak digulirkan oleh anggota DPRD provinsi petahana, meskipun pada akhirnya akan dikembalikan ke partai masing-masing.
Hasil pileg 17 April 2019 kali ini menempatkan Partai Golkar menjadi top skor dengan perolehan kursi terbesar di DPRD Sulsel. Mereka meraih 13 kursi. Di posisi kedua Partai Nasdem. Berhasil mendapatkan 12 kursi. Partai Gerindra di urutan ketiga dengan raihan 11 kursi.
Adapun Partai Demokrat hanya mampu meloloskan 10 kadernya ke parlemen Sulsel. Sementara partai Amanat Nasional (PAN) yang selama ini meraih sembilan kursi akhirnya tumbang. Hanya meloloskan tujuh kadernya ke parlemen. Posisinya digantikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mampu meloloskan delapan wakilnya.
Dengan komposisi raihan kursi tersebut, masih ada kemungkinan Partai Golkar tetap akan mendorong kadernya untuk menjadi ketua di komisi A dan komisi E. Dua komisi ini sangat diminati Partai Golkar sejak pemilu-pemilu sebelumnya.
Sementara Partai Nasdem kemungkinan mengincar ketua komisi B atau komisi C. Partai Demokrat juga mengincar ketua komisi C. Sementara Partai Gerindra tetap menginginkan ketua komisi D.
Hasil pileg 14 April 2014 lalu, Partai Golkar menempati ketua komisi A, wakil dari PKS sekretaris dijabat dari PPP. Kader PAN menempati ketua komisi B dengan wakil dari Hanura, serta sekretaris dari Demokrat.
Adapun Partai Demokrat memimpin di komisi C dengan wakil dari PDIP dan sekretaris dari Golkar. Sementara Gerindra memimpin di komisi D, mendapat wakil dari PPP dan sekretaris dari PKS. Khusus untuk komisi E, juga dipimpin oleh kader Golkar dengan wakil dari Nasdem, serta sekretaris dari Gerindra.
Legislator Partai Golkar Fachruddin Rangga yang dimintai tanggapannya mengaku belum mendapat instruksi dari partai terkait posisi tersebut. “Saya kira ketua fraksi yang akan terlibat langsung membicarakan hal itu,” ujar ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini.
Hal berbeda disampaikan legislator Partai Golkar lainnya, yakni Andi Ina Kartika Sari. Petahana ini menilai hal tersebut sah-sah saja. “Itu sah-sah saja, karena memang perlu dibicarakan dengan duduk bersama. Komposisi fraksi yang duduk di AKD tentunya juga tidak terlepas dari jumlah kursi yang diperoleh masing-masing fraksi,” jelas Andi Ina.
Wakil ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif, mengaku jika wacana itu tidak ada masalah. Bahkan legislator Partai Nasdem Sulsel ini menyebut hal tersebut bisa saja ada. “Itu bisa saja,” ujarnya. Sementara itu, legislator Partai Gerindra Darmawangsyah Muin menegaskan, hal tersebut memang perlu. Mengingat komposisi AKD sangat penting untuk memberikan keadilan bagi partai partai pemilik kursi yang banyak maupun yang sedikit.
”Apalagi DPRD Sulsel mempunyai kesepakatan seperti itu sejak lama. Sehingga semua bisa diatur secara kelembagaan maupun kekeluargaan,” ujar Darmawangsyah Muin.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel Sri Rahmi, mengatakan pihaknya belum mendengar adanya wacana pembagian AKD. “Saya belum dengar,” ujar wakil ketua DPW PKS Sulsel ini.
Namun, berbeda yang disampaikan legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel Rudi Pieter Goni. RPG tidak yakin jika pembicaraan soal pembahasan AKD sudah mulai.
“Belum mungkin. Pertama, menunggu penetapan nama-nama dan juga semuanya,” ujar RPG yang tak lain adalah sekretaris DPD PDIP Sulsel ini.
Soal apakah Golkar mampu mempertahankan dua kursinya sebagai ketua komisi A dan ketua komisi E, ditanggapi pengamat politik.
Dosen politik Dr Arief Wicaksono menilai, harusnya Golkar masih bisa meraih kursi ketua di dua komisi tersebut.
“Meskipun jumlah kursi Golkar turun dari 18 kursi menjadi 13, tapi tidak ada yang mengalahkan jumlahnya berdasarkan UU MD3,” ujar Arief Wicaksono.
Hal berbeda dilontarkan dosen politik dari UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad. Menurut Firdaus, posisi itu menyulitkan Golkar untuk mempertahankan kursi ketua Komisi. “Kecuali jika Golkar memperkuat lobi-lobi politik,” pungkas Firdaus. (rif)