GUBERNUR Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah yang ditemui di Rumah Jabatan, kemarin mengaku tak tahu menahu soal rencana paripurna tersebut. Tapi bila hal itu benar adanya dan diundang, maka dirinya akan hadir.
“Belum dengar saya. Belum dengar. Tapi kalau diundang, ya kita hadirlah,” kata Nurdin.
Ia mengaku, tak ada lagi yang bersoal di pemprov. Semua berjalan dengan baik, sehingga hak angket tak perlu untuk dibesar-besarkan. “Apa sih yang mau di-hak angket-kan. Semua kan sudah selesai. Tapi kita tetap hargai hak mereka (DPRD),” tandasnya.
Terkait KASN yang turun tangan mengusut pencopotan Luthfi, Nurdin menegaskan tidak ada masalah. Orang nomor satu Sulsel itu menilai, langkah yang ditempuhnya sudah tepat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik.
“Yah gak apa-apa KASN turun. Saya mau sampaikan bahwa apapun yang terjadi di Provinsi Sulsel itu jadi tanggung jawab gubernur. Mana kita mau biarin ini terus berlangsung, sementara kinerja Inspektorat menurun,” tandasnya.
Dia mengaku menerima keluhan dari semua auditor di Inspektorat jika hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan di daerah, hasilnya berubah.
“Seperti misalnya auditor, mereka semua datang mengeluh ke kita, udah pakai SPPD, mereka memeriksa terus hasilnya berubah. Nah kalau ini dibiarin kita ini kerjasama dengan korsub KPK lho. Jangan-jangan kita ini dianggapnya ikut serta, kok terlalu lemah ini pemprov,” katanya.
Apapun risikonya, Nurdin menegaskan, akan bertanggung jawab. Pencopotan Luthfi dinilainya bukan bentuk hukuman. Melainkan upaya untuk menetralisir kondisi di Inspektorat. Makanya, kalau ada bidding (lelang), Luthfi diminta untuk ikut agar bisa disiapkan posisi di tempat lain.
“Bagi saya bukan menghukum dia, tetapi kita menetralisir di situ. Nanti ini kalau ada biding dia harus ikut. Kita kasih tempat lain,” tandas Nurdin. (rhm/rus)
NA: Kalau Diundang, Kita Hadir
×

