Heboh Dokumen Bagi-bagi Proyek

MAKSSAR, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kembali menjadi sorotan. Beredar sejumlah foto berupa dokumen proyek yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2019.
Namun yang menjadi tanda tanya, karena dari data-data yang heboh tersiar ke publik tersebut, ada keterangan atau kode-kode khusus di belakang setiap item proyek. Bahkan ada beberapa catatan berupa nama perusahaan dan penanggung jawab proyek.
Hal itu membuat publik berasumsi jika dokumen-dokumen tersebut merupakan bagi-bagi proyek di lingkup Pemprov Sulsel. Bahkan, sempat menjadi WhatsApp (WA) Story mantan orang nomor satu Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Selain proyek-proyek pemprov, Danny juga mengunggah nama-nama staf khusus gubernur dan wakil gubernur.
Dari foto dokumen yang beredar, item-item proyek yang diduga dibagi-bagi tersebur tersebar di sejumlah OPD. Terutama yang memiliki anggaran cukup besar. Terutama menyangkut proyek fisik dan pengadaan. Di antaranya di Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Bina Marga, serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Kehutanan.
Dari dokumen yang beredar tersebut, banyak yang mendapat sorotan tajam. Misalnya, dokumen proyek di Dinas Kehutanan. Ada 37 item yang keseluruhannya merupakan proyek pengadaan, mulai baju kaos, batik hingga mobiler.
Anggaran per item proyek tertera puluhan hingga satu miliar lebih dengan total nilai proyek Rp11.742.591.000. Kendati dalam keterangan disebutkan beberapa nama perusahaan yang diperkirakan akan melaksanakan proyek tersebut, namun penanggung jawabnya hanya satu nama. Yakni nama Hj Hajrah. Nama tersebut juga tertera di sejumlah proyek pada OPD lain sebagai penanggung jawab. Bahkan di Dinas Kehutanan terdapat 33 proyek yang ditanganinya, dengan Hj Hajrah selaku penanggung jawab.
Ada enam proyek di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan anggaran Rp6 miliar di empat kabupaten. Sementara, di Dinas Perkebunan ada tujuh proyek yang dikuasainya dengan perusahaan yang berbeda-beda pula.
Tak diketahui pasti siapa Haji Hajrah ini. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, nama Haji Hajrah adalah pengusaha sekaligus mantan tim sukses Nurdin di Pinrang pada pilkada lalu.
Kepala Dinas Kehutanan Tamzil yang dikonfirmasi, mengatakan masyarakat bisa mengakses data proyek di SIRUP (Sistem Informasi Unit Pelayanan). ”Jadi, tidak ada seperti itu (yang beredar). Kalian (wartawan) pun bisa mengaksesnya,” kata Tamzil, kemarin.
Ada juga item-item proyek yang diberi kode khusus dengan tulisan tangan di belakangnya. Salah satunya, seperti proyek di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel. Ada pembangunan ruas jalan Rantepao-Saddan Batusitanduk dengan anggaran Rp10,8 miliar. Bagian kolom belakang, ada kode yang bertuliskan Andre (gub).
Proyek lain yakni pembangunan ruas jalan di Kabupaten Pinrang, dengan anggaan Rp14,7 miliar. Ada kode bertuliskan Vince (kejaksaan) untuk proyek tersebut. Selain itu ada nota dinas khusus, untuk beberapa proyek di OPD tertentu.
Di Dinas Perkebunan misalnya, ada proyek rehabilitasi tanaman lada seluas 150 hektare dengan total Rp1,5 miliar. Ada kode Na di bagian kolom belakang.
Kepala Dinas Perkebunan Sulsel Andi Parenrengi tak menampik adanya proyek-proyek tersebut. Hanya saja, untuk mekanisme mendapatkan perusahaan yang akan mengerjakan proyek, semuanya diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Sulsel.
“Kita serahkan ke ULP. Mekanismenya diatur di sana. Baik untuk proyek tender maupun penunjukan langsung,” katanya melalui sambungan telepon.
Dia menekankan, pihaknya tidak mencampuri proses tender sehingga tak ada istilah bisa mengatur-atur siapa pemenangnya.
Hal yang sama dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Fitriani. Dia menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke ULP. Tak ada campur tangan instansi yang dipimpinnya untuk menentukan pemenang.
Terkait dokumen yang beredar tersebut, Fitri menegaskan itu tidak ada di instansinya. “Tidak ada itu. Tidak ada,” cetusnya.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, mengaku ada yang melaporkan soal dokumen-dokumen proyek Pemprov Sulsel yang beredar tersebut ke dirinya. “Iya, ada yang lapor ke kita kalau ada seperti itu,” ungkapnya kemarin.
Namun, dia menampik jika dia terlibat langsung untuk mengurus proyek. Menurutnya, tak ada satupun proyek di Pemprov Sulsel yang diurus, baik oleh dirinya atau keluarganya secara langsung. Semua melalui proses tender.
“Yakin saja gubernur tidak urus proyek seperti itu. Apalagi keluarga, tidak ada urus-urus seperti yang diisukan,” beber mantan bupati Bantaeng dua periode itu.
Dia pun menyoroti WA Story Danny Pomanto. Menurutnya, semestinya mantan wali kota Makassar berkaca ke diri sendiri.
“Tidak usah saya cerita banyak. Berkaca saja pada diri sendiri tidak usah saya komentari terlalu banyak,” cetusnya. (rhm/rus)