MAKASSAR, BKM– Rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membahas soal hak angket batal digelar, Kamis (20/6). Penyebabnya, anggota dewan yang hadir di gedung wakil rakyat tersebut tidak sampai 50 orang. Sementara berdasarkan aturan, rapat paripurna hak angket baru bisa dianggap sah manakala dihadiri oleh 63 orang atau 3/4 dari jumlah wakil rakyat.
Selain itu, dua fraksi unjuk gigi dengan melakukan aksi boikot terhadap pelaksanaan paripurna. Masing-masing Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP).
Pantauan koran ini, hingga petang kemarin tidak satupun anggota Fraksi PKS dan Fraksi PDIP terlihat hadir di gedung dewan. Fraksi PDIP yang beranggotakan lima orang sejak awal memang menolak digulirkannya hak angket untuk menyelidiki sejumlah kesalahan yang diduga dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah. Demikian pula Fraksi PKS yang beranggotakan enam orang. Dari awal mereka tidak mendukung digulirkannya hak angket. Kecuali Muhammad Jafar Sodding yang mendukung diajukannya hak angket.
Legislator PDIP Sulsel Alimuddin yang dihubungi, kemarin beralasan bahwa pihaknya tengah mengikuti sebuah kegiatan di Jakarta. “Kami lagi ada Rakernas di Jakarta. Jadi tidak hadir di paripurna. Semua anggota fraksi hadir di Jakarta untuk pra kongres,” ujarnya.
Rapat paripurna hak angket sedianya digelar di ruang paripurna lantai III gedung DPRD Sulsel pukul 13.00 Wita. Namun, hingga pukul 13.30 Wita, ruangan tersebut masih gelap dan tertutup.
BKM lalu turun ke lantai II. Sejumlah wakil ketua DPRD, pimpinan komisi, pimpinan fraksi, serta pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya tampak berkumpul di ruang rapat pimpinan.
Ada puluhan wakil rakyat yang berada di tempat ini. Dalam ruang rapatan berlangsung rapat pimpinan yang dipimpin HM Roem, didampingi empat wakil ketua masing-masing Ni’matullah Erbe, Yusran Sofyan, Ashabul Kahfi, dan Syaharuddin Alrif.
Pertemuan berlangsung selama dua jam lebih. Usai rapat, salah satu penggagas hak angket, Kadir Halid membantah bila rapat paripurna batal lantaran ada boikot hingga tidak kourum.
Menurut Kadir, alasan yang mendasar hak angket ditunda, lantaran fraksi-fraksi meminta berkas hasil perbaikan untuk dipelajari lebih dulu sebelum paripurna. “Tadi kita ingin rapat digelar, tapi fraksi minta supaya diberi waktu untuk mempelajari materinya. Makanya tadi kita bagi berkas materi yang lengkap ke setiap fraksi. Jadi sekarang kembali kepada masing-masing fraksi,” ujar Kadir Halid yang juga ketua Komisi E DPRD Sulsel ini.
Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Andi Nurhidayati, membenarkan jika pihaknya ingin mempelajari berkas perbaikan untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan dalam hak angket tersebut. Hal sama juga disampaikan legislator Partai Gerindra Anas Hasan, dan legislator Partai Hanura Wawan Mattaliu. Keduanya mengakui ingin mempelajari berkas dokumen di fraksinya masing-masing.
Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Partai Amanat Nasional Ashabul Kahfi yang dicegat usai rapat, mengaku tidak bisa berkomentar. Alasannya, karena telah ada kesepakatan jika yang bisa memberikan keterangan terkait hak angket yakni Ketua DPRD Sulsel HM Roem. “Kita sepakat jika yang bisa komentari adalah Pak Ketua saja,” ucap Kahfi, yang mengkau akan keruang fraksi PAN untuk membahas berkas yang dimaksud.
Disesalkan Roem
Ketua DPRD Sulsel HM Roem mengaku menyesalkan aksi boikot yang dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dengan tidak hadir pada rapat pimpinan, Kamis (20/6). Semua anggota Fraksi PDIP juga tak datang.
Hanya saja, Roem sedikit membela lantaran F-PDIP ada penyampaian melalui surat jika mereka sedang mengikuti sebuah kegiatan di Jakarta. “Kalau Fraksi PDIP memang ada penyampaian. Mereka tidak bisa ikut lantaran sedang mengikuti kegiatan di Jakarta,” ujar Roem.
Adapun fraksi lainnya cukup lengkap masing-masing dari Fraksi Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, Nasdem, Hanura, dan Fraksi Gabungan.
Roem yang sudah 15 tahun menjadi wakil rakyat mengaku bahwa setiap persoalan perlu dibicarakan bersama, sehingga tidak harus dilakukan boikot. “Saya sudah 15 tahunma di sini biasaji yang seperti ini. Kan, paling tidak hadirlah supaya bisa mengemukkakan alasan kenapa anda menolak dan apa alasan sehingga menerima,” jelas mantan bupati Sinjai dua periode ini.
Mantan anggota DPR RI ini mengaku bila dirinya selaku wakil rakyat hanya menjalankan salah satu fungsi dewan, yakni pengawasan. “Kami semua sayang pada gubernur dan wakil gubernur. Tapi kan ada yang bertanya kapan dewan gunakan hak pengawasannya. Inilah tugas kita mengajukan hak angket agar pemerintahan berjalan dengan baik dan aman,” kata Roem.
Ia mengungkapkan bila dua paripurna tetap digelar pada Senin mendatang. Keduanya yakni paripurna soal LKPJ tahun 2018 dan hak angket.
“Rapat paripurna atas jawaban gubernur atas LKPJ 2018 batal, lantaran Gubernur Nurdin Abdullah memiliki agenda sehingga ditunda,” pungkas Roem. (rif/rus)
