Teliti Oligarki Parpol, Akbar Faizal Raih Doktor

MAKASSAR, BKM — Politisi nasional Akbar Faizal resmi menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu administrasi publik. Sidang promosi doktornya berlangsung di Menara Phinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (26/9). Disertasinya berjudul; Oligarki Partai Politik: Studi Pengisian Jabatan Publik Hasil Pemilu 1999-2019.
Sejumlah tokoh nasional hadir. Antara lain Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, MenPAN-RB Syafruddin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin, anggota DPR RI Masinton Pasaribu, Wakil Ketua MK Aswanto, serta Hakim MA Ibrahim.
Akbar menjelaskan, hasil studi yang dilakukannya menunjukan bahwa oligarki setelah jatuhnya rezim Orde Baru bukannya menghilang atau melemah. Sebaliknya, justru semakin meluas dan mengakar ke dalam sendi kehidupan politik.
Analisis terhadap rekrutmen politik berupa pengisian jabatan publik oleh elit puncak partai, seperti ketua umum/DPP menunjukkan bahwa oligarki partai makin menguat dan meluas melalui empat cara. Yaitu penunjukan, penitipan, penyapihan, dan pertukaran (barter).
“Dengan demikian, hasil studi ini menegaskan belum berkurangnya dominasi oligarki partai dalam jabatan publik pada pemilu. Khususnya pengisian rekrutmen politik,” kata Akbar.
Hasil studi ini juga menunjukkan terjadi pergeseran sikap politik oligarki partai dari model oligarki otoriter di era Orde Baru menjadi ‘oligarki absolut’ dan ‘oligarki akomodatif di era post Orde Baru, sebagai bentuk adaptasinya terhadap lingkungan politiknya.
Kemampuan oligarki politik beradaptasi difasilitasi oleh kecenderungan perkembangan partai politik yang meninggalkan jenis partai ideologi dan partai kader ke arah jenis partai massa, yang berorientasi pada kemenangan pemilu dan pragmatisme
politik.
“Pengalaman oligarki partai bertahan pada masa OrdeBaru dan beradaptasi di era post Orde Baru ikut menyumbangkan kepercayaan diri bagi parpol, terkhusus elit oligarkinya untuk memperjuangkan kepentingannya dengan cara bertindak atas nama partai,” jelasnya.
Olehnya, beberapa solusi pun ditawarkan dalam disertasinya. Antara lain partai membentuk kader partai yang hanya bertugas sebagai pemberi suara pada pemilu, partai membentuk kader partai yang khusus mengurus partai menggunakan sistem karir, partai membentuk kader partai yang khusus untuk duduk dalam jabatan-jabatan publik.
Selain itu, mekanisme demokratis dalam regulasi partai perlu diberi penguatan dengan cara mendorong demokratisasi internal, disiplin dalam menegakkan tata, terutama yang termaktub dalam AD/ART partai dan produk hukum internal lainnya.
“Partai harus dipaksa bertanggung jawab atas keseluruhan produknya yang menyebabkan publik tidak percaya terhadap politisi dan partai melalui berbagai bentuk pendidikan politik, dan menghapus ruang bertahannya oligarki partai,” jelas Akbar. (nug/rus)