MAKASSAR, BKM — Program prioritas Pemprov Sulsel hingga triwulan III masih berjalan lamban. Hal tersebut diketahui dari evaluasi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di sejumlah OPD, Selasa (1/10).
Salah satu anggota TGUPP, Prof Rasyid, mengatakan, banyak program kerja di Pemprov yang tidak berjalan maksimal, bahkan tumpang tindih. Misalnya, di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada program perempuan mandiri padahal program ini harusnya berada di DPPPA. “Makanya, program begini-begini saja. Jalan di tempat karena tidak terpadu. Tidak kelihatan,” kata Rasyid.
Di Pemprov Sulsel, kata dia ada sekitar 2.000 program yang dilaksanakan setiap tahunnya. Padahal, APBD hanya Rp9,9 triliun.
Tim Gubernur pun membandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang punya APBD sekitar Rp30 triliun, tapi programnya hanya 600. “Kita mau program dipangkas. Cukup satu untuk program prioritas Gubernur, dan satu untuk program dinas. Sudah, itu saja,” tambahnya.
Ia menjelaskan rasionalisasi kegiatan dilakukan untuk menghemat anggaran. Mulai tahun depan, cukup 100 program saja yang akan diusulkan. Apalagi, serapan anggaran juga sangat minim. “Mulai tahun depan 100 program saja cukup. Tim di Bappeda sementara petakan,” tukasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Ilham Gazaling, menambahkan, sinergitas program kerja memang sangat dibutuhkan. Tugasnya TGUPP untuk mengkoordinasikan semua program kerja di OPD agar bisa maksimal. “Kami usulkan ke TGUPP untuk bisa menjadwalkan ulang rapat dengan sejumlah OPD agar program bisa dipadukan. Tidak jalan sendiri-sendiri,” ujarnya. (rhm)
