Legislator Mulai Garap NMM

MAKASSAR, BKM — Persoalan yang melingkupi New Makassar Mall (NMM) tak kunjung tuntas. Polemik seputar harga lapak dan kios terus bergulir. Ditambah lagi sejumlah fasilitas yang sudah tidak difungsikan.
Anggota DPRD Kota Makassar kini mulai menggarap permasalahan di pusat perdagangan yang dulu bernama Makassar Mall itu. Sejumlah legislator melakukan kunjungan ke tempat tersebut, Kamis (10/10).
Mereka adalah Andi Nurhaldin NH (Golkar), Hj Apiaty Amin Syam (Golkar), A Suharmika (Golkar), Abd Wahab Tahir (Golkar), Nurul Hidayat (Golkar), Kasrudi (Gerindra), Imam Muzakkar (PKB), Syamsuddin Raga (Perindo), dan Kartini (Perindo). Ada pula Ray Suryadi Arsyad (Demokrat), Galmeria Kondorura (PDIP), Alhidayat Samsu (PDIP), Aswar (PKS), Astiah (PKS), serta Muliati (PPP).
Kunjungan wakil rakyat yang baru ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan Asosiasi Pedagang Pasar Sentral Makassar (APPSM) ke dewan beberapa hari lalu.
Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar A Nurhaldin NH mengatakan, kunjungan yang dilakukan sebagai wujud perhatian wakil rakyat terhadap pedagang yang hadir dan menyampaikan keluhan terkait pengelolaan NMM.
Ada sejumlah temuan yang mendapat perhatian khusus anggota dewan. Seperti ukuran kios atau lapak yang kecil, tak sebanding dengan pembayaran yang disetor pedagang. Begitu pula dengan harga yang ditawarkan oleh pengelola, dalam hal ini PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR).
“Apa yang kami lakukan pada hari ini (kemarin) bukan sidak. Melainkan datang untuk melihat kondisi langsung gedung ini. Sebelumnya kan ada pedagang yang datang ke DPRD menyampaikan keluhan dan permasalahannya. Dan memang, dalam kunjungan ini kami melihat kondisinya kurang layak. Ada eskalator tidak berfungsi. Juga harga kios dan lapak yang tidak masuk akal,” terangnya.
Menyikapi temuan tersebut, Nurhaldin berjanji, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak PT MTIR dan pedagang. Rapat dengar pendapat (RDP) rencananya akan dilaksanakan Rabu (16/10).
Dalam RDP nantinya, anggota dewan akan menelusuri permasalahan yang ada. Termasuk mencari tahu surat terima antara pemerintah dengan pihak MTIR dan pedagang. Dari situlah akan dicarikan solusinya.
Di tempat yang sama, Ketua APPM Makassar Rustam Nur Andi Patahangi, berharap anggota dewan dapat membantu para pedagang. Caranya, dengan memfasilitasi melalui RDP yang menghadirkan seluruh stakeholder, khususnya MTIR.
Persoalan yang banyak dikeluhkan pedagang, lanjut Rustam, adalah banyaknya tempat atau kios kosong. Begitu pula dengan bangunan kios yang tidak berdasarkan ukuran yang sebelumnya ada. Kios yang dibangun sangat sempit sehingga pedagang menolak masuk.
“Kami pedagang menganggap ini adalah kewajiban pihak MTIR membangun kembali, untuk kemudian dikembalikan ke pemerintah kota berdasarkan perjanjiannya. Saya berharap pemerintah kota mengambil alih haknya, karena ini adalah hak pemerintah kota, hak rakyat masyarakat Makassar,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Rabu (9/10), sejumlah pedagang NMM mendatangi gedung DPRD Makassar. Mereka hadir untuk mengadukan polemik di NMM sebagai dampak dari kebijakan serta sikap PT MTIR.
Hj Suri, salah seorang pedagang mengaku bahwa pihak MTIR selaku pengelola telah beberapa kali melakukan penyegelan kios miliknya dengan berbagai dalih. Intinya, MTIR ingin meminta sejumlah uang atau pungutan darinya.
Persoalan ini, kata dia, sebenarnya telah mendapat respons dari pihak Pemkot Makassar. Hal itu ditunjukkan dengan melakukan peninjauan belum lama ini.
Dalam kesempatan itu, pihak pemkot telah menginstruksikan kepada pengelola agar membuka segel lods milik Hj Suri. Namun perintah tersebut tidak dilaksanakan.
“Mereka selalu minta uang. Katanya untuk pembayaran ini, pembayaran itulah. Banyak sekali. Saya merasa tidak tenang dan seperti dianiaya. Tempat saya dirusak dan disegel. Pernah saya bawakan uang, tapi tidak diterima. Waktu datang Pak Wali Kota, dia janji buka segelnya. Tapi pas pulang, ternyata belum dibuka juga,” ketusnya. (arf/rus)