Pemkot Pantau Pendaftar CPNS

MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar terus memantau pergerakan pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Kota Makassar. Supaya bentuk kecurangan apapun tidak terjadi dalam proses pendaftaran tahun ini.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman mengaku terus melakukan verifikasi data secara online.
Sehingga, hal yang dapat menimbulkan bentuk kecurangan penyalahgunaan ataupun manipulasi data dapat diminimalisir.
“Kalau di Makassar belum ditemukan seperti itu. Itu karena kita disini juga lakukam verifikasi online apalagi nanti akan ada verifikasi faktual,” kata Basri.
Basri menyebut, jika langkah BKN menghilangkan salah satu fitur di portal CPNS merupakan langkah yang adil tanpa ada gangguan dari pihak tertentu. Fitur yang dihapuskan adalah fitur jumlah pendaftar.
Apalagi, lanjut Basri, pihak BKN telah menjamin proses pelaksanaan seleksi penrekrutan CPNS di 2019 ini tetap transparan meskipun tanpa fitur tersebut
“Tetapi sampai saat ini belum ada yang mengeluhkan di makassar persoalan itu, kalaupun ada tentunya kita akan sampaikan langsung ke pihak BKN,” ujarnya
Untuk di Makassar, Basri memastikan proses seleksi CPNS akan terus berjalan lancar sesuai dengan scedule yang telah ditentukan.
Diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menghapus fitur jumlah pelamar dalam menu Sistem Pencarian Formasi (SPF) di Portal SCCN karena telah ditemukan indikasi pelamar fiktif. SPF merupakan menu yang dapat mengetahui secara detail jumlah pelamar dalam setiap formasi secara langsung.
Menu SPF kini ditiadakan karena ditemukannya indikasi tindak kecurangan penyalahgunaan data pelamar yang termuat dalam menu SPF dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2018.
Selanjutnya sejumlah oknum akan mendaftarkan pelamar fiktir pada formasi tertentu agar terlihat telah banyak pendaftar. Dengan jumlah pendaftar yang banyak tersebut, diharapkan mampu mengecoh calon pelamar.
Sehingga formasi tersebut tidak lagi menjadi pilihan pada penerimaan CPNS tahun 2018 lalu. Alasan tersebut yang akhirnya membuat BKN memutuskan untuk meniadakan fitur SPF.(nug)