Danny: Tunggu, Saya Segera Mutasi!

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan akan menggeser pejabatnya di bulan Januari ini. Hal itu sebagai respons atas keinginan sejumlah anggota dewan yang meminta agar Danny melakukan penyegaran terhadap pejabat, mulai dari eselon II, III dan IV.
Namun, setelah ia melihat banyaknya aturan yang tidak masuk akal, ia terpaksa melakukan mutasi dalam dua tahap.
”Kami mendukung sepenuhnya harapan dan keinginan anggota dewan agar dilakukan pelantikan serentak. Saya mau pelantikan ini dilakukan sekaligus supaya tidak memakan waktu yang lama. Tapi persoalannya, kalau eselon II kita mau ganti itu harus sesuai Undang-undang ASN dan perlu ada persuratan ke pusat,” kata Danny, Senin (11/1) siang.
Memang, tambahnya, ini cukup ribet. Karena peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat mengharuskan pelantikan pejabat eselon II harus ada izin. ”Padahal ini kan hak kita dari pemerintah kota. Itu yang mengganjal menjadi persoalan,” terangnya.
Atas dasar itulah, Danny mengaku terpaksa melakukan pelantikan dengan dua tahap. Sementara untuk kepastian pelaksanaannya, Wali Kota masih mencari waktu yang tepat.
“Jadi biarlah pelantikan dilakukan dalam dua tahap. Karena kalau saya lakukan pelantikan serentak, itu butuh waktu yang cukup lama. Kira-kira masih bersediaji menunggu untuk dilakukan pelantikan serentak dengan hasil yang sama. Jadi tidak usahmi serentak.Yang jelas bulan ini ada pejabat yang diganti dan mendapatkan jabatan baru,” tegasnya.
Sebelumnya Danny berpikir, jika rotasi pejabat yang akan dilaksanakannya tidak memerlukan izin. Sementara UU ASN sendiri mengatakan, setiap rotasi pejabat yang akan dilakukan diperlukan izin.
Ia mengaku saat ini sudah mengantongi nama-nama dan eselon pejabat yang akan dilengserkan dan digantikan dengan pejabat baru, yang dianggap mampu memahami ide dan mendukung program pemerintah kota. Tetapi ia masih merahasiakan nama-nama pejabat tersebut, dan baru akan mengumumkan di saat pelantikan.
“Saya sudah pegang semua nama-namanya itu pejabat, tapi saya belum bisa sampaikan. Termasuk untuk eselon berapa. Tunggu saja, dalam waktu dekat secara mendadak saya akan melakukan mutasi dan pelantikan,” tandasnya.
Anggota Komisi C DPRD Makassar Irwan ST menegaskan, pergantian atau pegeseran pejabat memang ideal dilaksanakan Januari ini. Alasannya, anggaran yang membiayai program dari seluruh SKPD di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 belum efektif berjalan.
“Kita harap Pak Wali secepatnya merealisasikan janjinya, agar penggunaan anggaran oleh masing-masing SPKD tidak terganggu dengan isu mutasi,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut politisi PKS itu, mutasi memang penting dilaksanakan awal tahun, sebab jika dilaksanakan pada bulan Februari atau Maret bisa saja mempengaruhi kinerja setiap SKPD yang pejabatnya berganti.
Misalnya, ujar Irwan ST, pejabat pengganti akan kaku melaksanakan program kerja dari pejabat sebelumnya, karena program dan anggarannya sudah berjalan.
“Kita bisa lihat pada mutasi tahun lalu yang dilaksanakan Maret, enam bulan pertama hampir seluruh serapan SKPD jauh dari yang kita harapkan. Ini karena, penggunaan anggaran sementara berjalan dan ada pejabat baru yang tidak terlalu paham dengan program pejabat sebelumnya,” paparnya.
Demikian pula dengan Ketua Komisi A Abdul Wahab Tahir. Ia mendukung percepatan mutasi pejabat yang akan dilaksanakan bulan ini.
Menurut politisi Partai Golkar itu, mutasi yang dilakukan selain sebagai penyegaran, juga untuk melakukan pembenahan organisasi. Sebab tidak semua SKPD yang ada kinerjanya bagus.
“Kita hanya mendukung. Tapi apapun itu, mutasi adalah kewenangan penuh Pak Wali,” kata Wahab. (arf/rus/b)