MAMUJU, BKM — Minimnya anggaran untuk penanganan pencegahan virus Corona atau Covid-19, mendapat perhatian serius dari unsur pimpinan di DPRD Provinsi Sulbar. Salah satunya dengan melakukan pergeseran anggaran di sekretariat DPRD Provinsi Sulbar.
”Jadi berdasarkan izin prinsip langsung dari DPRD Sulbar, kami melakukan pergeseran anggaran di sekretariat DPRD Provinsi Sulbar. Langkah ini kami lakukan karena kepedulian kami bersama anggota DPRD Sulbar dalam menyikapi minimnya anggaran dalam penanganan masalah Covid-19 di Sulbar. Misal kurangnya alat perlindungan diri (APD) terhadap para pelayan kesehatan yang ada di Provinsi Sulbar,” kata Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Hj Sitti Suraedah Suhardi Duka kepada sejumlah wartawan yang hadir di gedung DPRD Provinsi Sulbar, Minggu (29/3).
Selain ketua DPRD Sulbar, pertemuan dengan wartawan ini juga turut dihadiri dua wakil ketua DPRD Sulbar, yakni Abd Rahim SAg dan Abdul Halim serta dua orang anggota DPRD Sulbar, Hatta Kainang, SH dan Sukri Umar.
Sitti Suraedah mengatakan, anggaran yang digeser dari Sekretariat DPRD Sulbar, sebesar Rp2, 5 miliar. Anggaran ini sebenarnya diperuntukkan kegiatan penunjang terhadap para anggota DPRD Sulbar.
”Langkah penggeseran anggaran ini sebagai bentuk kepedulian kami untuk membantu pada pelayanan kesehatan serta kekurangan APD juga di Puskesmas serta untuk petugas yang ada di lapangan,” ujar Suraidah.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim menjelaskan, masalah anggaran ini harus dilakukan proses secepatnya. Karenanya, dikeluarkan izin prinsip DPRD Provinsi Sulbar.
”Jadi jangan lagi ada kesan diperlambat. Pihak eksekutif diharapkan dapat segera menindaklanjutinya dengan cepat. Sehingga anggaran ini dapat dipergunakan tepat dan sesuai sasaran kepada masyarakat serta pihak petugas medis yang ada di sejumlah rumah sakit dan Puskesmas,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar, H Abd Rahim, SAg, mengatakan, terkait masalah penanganan Covid-19 di Sulbar berdasarkan pemantauannya di sejumlah titik, sangat menguatirkan di Sulbar.
Untuk itu, Abd Rahim mengharapkan kepada pihak eksekutif di Pemprov Sulbar agar secepatnya menyikapi dan mengambil langkah tindakan untuk membantu anggaran kepada masyarakat. Sehingga dapat terlayani dalam penanganan pencegahan virus Corona.
”Dari hasil pemantauan yang kami lakukan di sejumlah titik, seperti di terminal pelabuhan perbatasan kondisi yang ada di lapangan itu, sangat menguatirkan. APD yang ada sangatlah minim dan berisiko besar terhadap petugas yang ada di lapangan. Ini tentu kondisi yang sangat darurat dan secepatnya harus tertangani dengan melalui penganggaran yang cepat direalisasikan. Apalagi DPRD Sulbar sudah menerbitkan izin prinsip untuk mengeluarkan anggaran sebesar Rp2,5 miliar melalui Sekretariat DPRD Sulbar,” tutur Abd Rahim.
Politisi Partai Nasdem ini menekankan, tidak ada lagi alasan untuk tidak dilakukan proses pencairannya. Dan ini kondisi forcemajoure atau kondisi genting dan harus dilakukan proses.
”Jika tidak dilakukan, maka kami harapkan pejabat itu harus mundur,”
tegas Abd Rahim.
Anggota DPRD Sulbar, Sukri Umar, menyampaikan, pergeseran anggaran tersebut hanya anggka kecil dibandingkan daerah lainnya di Indonesia dalam menangani masalah Covid 19 tersebut.
Ia mendesak kepada pihak eksekutif untuk dapat secepatnya memproses anggaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar yang telah diberikan izin prinsip. Sehingga proses dalam penggunaan anggaran kepada pihak petugas dan melengkapi kekurangan APD tersebut dapat secepatnya dimanfaatkan.
”Kami selaku anggota DPRD Sulbar sangat mengharapkan kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretaris Provinsi Sulbar agar dapat secepatnya diproses. Jangan kita harapkan dari pemerintah pusat. Kita semua harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Janganlah kita mengisolasi anggarannya. Tapi pasien yang harus diisolasi,” ujarnya.
Hatta Kainang, SH, anggota DPRD Provinsi Sulbar, menjelaskan, persoalan anggaran yang akan dipergunakan untuk pencegahan virus Corona, prosesnya untuk tidak dibuat berliku-liku. Tapi harus dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran. Sehingga anggaran tersebut secepatnya dimanfaatkan pihak pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Sulbar ini. (alaluddin)
IZIN PRINSIP — Ketua DPRD Sulbar, Hj Sitti Suraedah Suhardi, memperlihatkan surat rekomendasi izin prinsip yang telah dilayangkan kepada Pemprov Sulbar serta ditembuskan kepada Sekprov Sulbar, Bappeda, BPK, dan unsur lainnya.
Berita Terkait:
