Danny Pastikan Geser Kadis Perumahan

MAKASSAR, BKM — Desakan sejumlah anggota DPRD Kota Makassar agar Kepala Dinas Perumahan dicopot, mendapat respons dari Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto. Danny berjanji akan mengevaluasi kinerja Kadis Perumahan Agung Lahmuddin. Bahkan tidak segan-segan memasukkannya dalam gerbong mutasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
”Saya pasti pertimbangkan kinerja semua anggota saya. Terutama Kadis Perumahan, dan itu pasti,” tegas Danny, Rabu (20/1).
Orang nomor satu di Pemkot Makassar mengaku bingung dan mempertanyakan kinerja Kadis Perumahan, yang sampai saat ini belum merampungkan proyek pembangunan gedung DPRD.
“Saya juga heran kenapa sampai sekarang itu gedung dewan belum rampung. Padahal itu kan adaji anggarannya,” tandasnya. Hal berbeda disampaikan Sekretaris Kota (Sekkot) Ibrahim Saleh. Ia sangat menyayangkan desakan sejumlah anggota dewan yang meminta Kasid Perumahan untuk dilengserkan dari jabatannya, hanya karena masalah proyek pembangunan gedung dewan yang sampai saat ini belum diselesaikan.
“Masa’ hanya persoalan seperti itu kita langsung copot kadis. Lagian itu kan salahnya pihak ketiga (kontraktor). Karena mereka mengerjakan proyek pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena sejak mulai dari proses pelelangan sampai dengan penetapan pekerjaan, sudah tidak ada lagi negosiasi antara kepala dinas dengan pihak ketiga. Jadi, jangan karena pemborongnya yang salah lantas kadis yang minta dicopot. Itu bukan kebijakan yang tepat,” jelas Ibe, kemarin.
Ia menambahkan, jika anggota dewan ingin tegas, maka pertegaslah kepada pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut. “Jadi kalau mau tegas, tegasmi saja sama itu kontraktor. Karena kadis itu menyerahkan semua proyek pembangunan kepada pihak ketiga sebagaimana kesepakatan pengerjaan sejak awal,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir menyoroti kinerja Kadis Perumahan, karena terkesan tidak mau mempercepat tender ulang renovasi gedung DPRD. ”Kalau tidak mau mempercepat, sebaiknya mundur saja, karena dia harus bertanggungjawab dengan pekerjaannya,” tegas legislator Golkar ini.
Menurut Wahab, jika proyek tersebut tidak dipercepat proses tendernya, pasti akan menganggu kerja-kerja legislator yang sudah beberapa bulan tidak memiliki ruangan tetap.
“Sudah berapa bulan dewan disini tidak mempunyai ruangan tetap. Masih untung Komisi A yang memiliki ruangan terbilang cukup luas. Tapi bagaiamana dengan Komisi D yang hanya menempati ruangan pribadi masing-masing,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Makassar Erick Horas juga sempat mengeluhkan malasnya beberapa legislator masuk berkantor karena tidak adanya ruangan tetap bagi mereka. Inilah dampak tidak adanya ruangan tetap mereka. Nanti baru ke kantor kalau ada rapat,” kata legislator Fraksi Gerindra ini. (dit/rus/b)