MAKASSAR, BKM — Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Yusran Jusuf mengumpulkan seluruh camat dan lurah di Balai Kota Makassar, Selasa (9/6). Dalam pertemuan itu, Yusran memerintahkan agar seluruh camat dan lurah mengaktifkan kembali piket 24 jam. Langkah ini sebagai bentuk deteksi dan cegah dini terhadap potensi konflik di masyarakat.
Hal ini dilakukan menyusul terjadinya kisruh penolakan warga terhadap pelaksanaan rapid test, serta pengambilan jenazah secara paksa di sejumlah rumah sakit.
“Lurah jangan takut untuk bertemu warga. Justru tugasta untuk menenangkan kekisruhan ini dan memberi edukasi. Komunikasikanki, kerjasamaki dengan camat, LPM dan RT/RW. Ajak mereka bertemu, tapi tetap terapkan protokol kesehatan,” ucap Yusran.
Di tempat ini, Yusran juga memerintahkan seluruh lurah melakukan pertemuan dengan RT/RW, LPM, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk berkordinasi mencegah konflik. Juga terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan protokol kesehatan.
Ia juga menegaskan untuk lebih intens turun melakukan pemantauan di lapangan. Termasuk ikut memberi edukasi kepada warga mengenai pelaksanaan rapid test. Sejauh ini Pemkot Makassar telah melakukan tes cepat secara massal di enam kecamatan dengan jumlah yang reaktif sebanyak 130-an orang.
“Hasilnya jauh menurun. Sebelumnya, reproduction number (RO) covid-19 di Makassar 3,8, yang berarti satu pasien bisa menularkan ke empat orang. Sekarang, ROnya kita 0,98. Itu artinya satu pasien menularkan ke satu orang, atau penularan lokal saja,” jelas Yusran.
Untuk seluruh pimpinan OPD, Yusran meminta untuk membuat jadwal piket bergilir setiap hari, untuk ikut melakukan edukasi serta pencegahan dini terhadap potensi konflik di tengah masyarakat.
“Lebih baik waspada dini. Kasus dua hari ini cukup memprihatinkan. Apalagi kita sudah mulai memasuki tahapan pilkada. Tugas kita untuk mengantisipasi adanya konflik. Seluruh petugas yang bekerja di lapangan akan dilengkapi dengan APD sesuai protokol kesehatan,” tegasnya.
Yusran juga tengah menyiapkan ‘inspektur covid’, yakni personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang akan berkeliling di tempat-tempat umum dan memberikan edukasi kepada warga.
“Kemarin kan protokolnya hanya tiga poin, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Sekarang kita tambah dua, yaitu rajin berolahraga dan makan-makan gizi seimbang,” pungkasnya.
Ada Skenario dan Massif
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, Senin sore (8/6) mengecek kesiapsiagaan petugas agar tidak ada lagi penjemputan paksa jenazah pasien dalam perawatan ataupun positif covid-19.
Menurutnya, kejadian mulai dari Rumah Sakit Labuang Baji, Rumah Sakit Khusus Dadi, hingga RS Stella Maris, menggambarkan ada gerakan yang massif untuk melakukan itu. Sebab pihak keluarga sudah dengan ikhlas menandatangani kontrak untuk mengikuti protokol covid-19.
“Kejadiannya mulai dari (RSK) Dadi dan (RS) Labuang Baji, terakhir di (RS) Stella Maris. Stella Maris ini sudah sangat jelas, bahwa ini adalah sesuatu yang perlu kita kaji lebih mendalam, kenapa keluarga mulai dari suami, anak nggak ada yang komplain. Mereka dengan ikhlas menandatangani kesepakatan protokol covid. Pada saat disampaikan meninggal kan mereka masuk jam 9 (malam), jam 8 (pagi) meninggal,” terang Nurdin Abdullah.
Ia menjelaskan, berdasarkan kronologis kejadian saat pasien dinyatakan meninggal, keluarga dengan ikhlas menerima pemakaman sesuai protokol covid-19 dari pihak rumah sakit. Namun, sekelompok masyarakat dengan menggunakan senjata tajam langsung merebut paksa jenazah.
“Perjalanan mobil jenazah dari gugus tugas untuk menjemput jenazah, pas diturunkan dari ruangan ke bawah, tiba-tiba sekelompok masyarakat ratusan itu bawa golok (senjata tajam) langsung merebut jenazah itu. Dan keluarganya bingung ini mau dibawa ke mana? Katanya istrinya, dia bingung. Nah, artinya ini ada sebuah skenario yang perlu kita cermati,” bebernya.
Ia juga menceritakan bagaimana awal mula kenapa harus ditentukan sebuah kawasan khusus untuk pemakaman covid-19. Karena sebelumnya ada gerakan penolakan untuk dimakamkan di pemakaman umum dan hal itu sudah berhasil diatasi. Namun saat ini, ada lagi gerakan penjemputan paksa jenazah.
“Cek kesiapsiagaan kita mengingat tiga kejadian yang sudah terjadi. Dari tiga kejadian ini, kita sebenarnya sudah melakukan analisa kajian. Kita kaitkan dengan penolakan pemulasaran, sehingga kita menetapkan satu kawasan untuk penguburan covid-19 di sana (Gowa) juga ditolak. Sehingga kita mengantisipasi mengambil langkah hukum untuk orang itu. Kita tangkap dan setelah itu aman,” pungkasnya.
Nurdin berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan mengenai penanganan pasien covid-19 di rumah sakit.
“Saya minta kepada masyarakat jangan mudah terprovokasi. Apalagi isu-isu yang disebarkan itu menyesatkan, bahwa rumah sakit sekarang banyak duit, sengaja menerima covid-covid supaya bisa dapat duit banyak. Itu keliru, nggak ada itu,” tegas Nurdin.
Menurut dia, isu yang disebarkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab itu, sangat tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Pasalnya, sampai saat ini tenaga kesehatan belum bisa bersama keluarga di rumah karena fokus menangani pasien covid-19.
“Tenaga medis kita, dokter kita, tanya saja, tidak sesuai dengan isu-isu yang disebarkan. Kasihan mereka, dokter, tenaga medis kita, para perawat kita, harus berpisah dengan keluarga menghadapi sebuah tantangan yang tidak ringan. Menghadapi pandemi seperti ini, itu nyawa taruhannya. Tapi mereka tetap mau berkorban untuk kita semua,” jelasnya.
Ia menambahkan, sampai saat ini pemerintah provinsi maupun kabupaten kota terus berupaya untuk sama-sama mengatasi covid-19 ini.
“Sekali lagi saya sampaikan, masyarakat harus lebih menyadari bahwa pemerintah sekarang berusaha keras untuk memutus mata rantai covid-19,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga harus bekerja keras untuk membangun ekonomi dan persiapan kehidupan baru.
“Membangun ekonomi kita kembali, kita menuju kepada new normal. Iya, tentu tidak akan sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita boleh bekerja, yang sehat di luar, yang sakit di rumah, tapi yang sehat pun dengan protokol kesehatan yang ketat,” tutupnya.
Bukan Episentrum
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr Naisyah T Azikin menegaskan, wilayah yang warganya menolak rapid test merupakan kecamatan yang tidak ditetapkan sebagai episentrum. Selain itu, tes cepat yang dilaksanakan pemkot sebenarnya sudah selesai. Hanya berlangsung selama dua hari, yakni Jumat dan Sabtu (5-6/6).
“Kecamatan Bontoala dan Makassar yang melakukan penolakan rapid itu tidak masuk pada lima kecamatan episentrum yang ditetapkan untuk ditracing, kemudian dilakukan rapid,” ucap Naisyah di Rujab Wali Kota Makassar, Senin (8/6).
Naisyah menjelaskan rapid tahap awal sebelumnya dilakukan pada lima kecamatan, dan tahap kedua di enam kecamatan. Penetapan episentrum ini berdasarkan jumlah kasus positif yang tertinggi terjadi di wilayah itu.
Tidak semua kelurahan atau RT/RW dilakukan rapid. Tetapi hanya pada titik-titik yang ditemukan ada kasus positif hasil konfirmasi laboratorium PCR.
“Di mana ada kasus positif, berarti di situ ada virus. Kita melakukan rapid, menyisir di sekitarnya. Mulai dari serumahnya, kemudian kontak-kontak yang ditemui sehingga kita bisa melakukan deteksi secara dini,” terang Naisyah.
Karena itu, Naisyah akan terus memaksimalkan pihak puskesmas di setiap wilayah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Sebab mungkin hal ini dianggap masih kurang, sehingga masyarakat belum paham sekaitan bahaya covid-19 dan penularannya.
Saat ini, pemerintah juga secara rutin memberi informasi berupa edukasi ke masyarakat menggunakan ‘mobil halo-halo’ dua kali setiap hari, yakni pukul 09.00 pagi dan pukul 15.00 sore.
Meski demikian, puskesmas juga diminta terus berkordinasi ke camat hingga pelibatan RT/ RW memberi pemahaman sehingga masyarakat menyadari pentingnya rapid test. Sementara rapid test sendiri tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat yang belum terjangkit dari orang-orang yang terkonfirmasi positif.
Naisyah membantah adanya isu yang menyatakan rapid test yang dilakukan sebagai lahan bisnis. Karena menurutnya alat tes yang digunakan dari pemerintah provinsi sebanyak 20.000, sumbernya murni dari sumbangan pihak swasta.
“Tidak ada yang dibeli. Di mana bisnisnya? Tenaga kesehatan kita yang turun melakukan rapid juga tidak ada yang dibayar sama sekali, karena sudah tupoksi mereka sebagai petugas laboratorium yang ada di puskesmas,” paparnya.
Ada pun biaya yang dianggarkan di APBD adalah pembelian murni, tidak ada biaya pemeriksaan.
Olehnya itu, lanjut Naisyah, selain edukasi yang dilakukan secara massif, juga perlu melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bersinergi memberi pengertian kepada masyarakat agar tidak ada lagi penularan kasus baru. (rhm-nug)
