Ada Siswa ‘Siluman’ Didrop ke Sekolah

MAKASSAR, BKM — Sejatinya, proses belajar mengajar untuk tahun ajaran baru 2020-2021 kini tengah berlangsung melalui daring. Walau begitu, masih saja ada pihak yang menyoal proses penerimaan peserta didik baru (PDDB) walau telah usai.
Bersama puluhan siswa SMA beserta orang tua, Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menggelar aksi demo di rumah jabatan gubernur Sulsel Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (12/8). Mereka menyuarakan sejumlah hal. Antara lain memperjuangkan hak-hak anak sekolah yang belum tertampung di sejumlah sekolah negeri.
Kisruh dan kekacauan PPDB daring tahun 2020 di tingkat SMP pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dan tingkat SMA di Disdik Sulsel, dinilai sangat merugikan para orang tua calon siswa untuk mengakses pendaftaran online. Mereka pun mendesak Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah membatalkan siswa ‘siluman’ yang diduga telah didrop ke setiap sekolah di SMA/SMK di Kota Makassar.
Ketua Forum Orang Tua Murid Herman Hafid Nassa, menyebut ada 29 orang di setiap sekolah yang diduga telah didrop oleh oknum staf Dinas Pendidikan. Sementara, anak-anak yang berjuang mau sekolah tidak ada satupun yang diakomodir.
“Ada fakta, sekarang saya katakan kepala sekolah kewalahan masukkan absensi. Karena sesuai peraturan menteri tidak bisa anak-anak didaftar di dapodik kalau tidak memilih peminatan. Kalau IPA peminatannya pelajaran ini. IPS peminatannya ini. Barulah dia dikasih IPA atau IPS. Jadi tidak sertamerta dikasih masuk di absen. Tidak begitu,” ungkap Herman.
“Ada oknum kepsek yang saya tidak usah sebut namanya, mendesak bahwa tolong saya dikasih biodatanya, orang tuanya, supaya saya wawancarai, mau peminatan apa, jurusan apa. Sampai sekarang itu oknum dinas yang membawa nama-nama murid siluman di sekolah, tidak bisa mendatangkan orang tua ke sekolah,” tambahnya.
Menurut Herman, hal tersebut nyata adanya. Sebab mereka tidak terdaftar di absen dikarenakan ada oknum pegawai Disdik yang membawa daftar nama, namun tidak mau memberikan nomor telepon orang tua.
“Bisa saja ada orangnya, tapi diduga ada udang di balik batu. Takut diwawancarai orangtuanya, karena mungkin sudah ada pembicaraan di atas. Yang kita sesalkan itu,” kata dia.
Tak hanya itu, ada anak calon siswa yang orangtuanya berprofesi sebagai dokter untuk menangani pasien covid-19 hingga kini belum bersekolah.
“Anak dokter suami istri, bapak mama, yang bertarung nyawa di Wahidin, anaknya sampai sekarang belum sekolah. Padahal, menurut SK yang diterbitkan dan ditandatangani oleh gubernur Sulsel menyatakan bahwa anak dokter yang menangani penyakit covid-19 wajib diterima di sekolah negeri,” paparnya.
OPM melalui Jenderal Lapangan Iqbal Jack, menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak gubernur Sulsel mencopot Plt Kadis Pendidikan Sulsel, ketua PPDB SMA/SMK, Plt Kadis Pendidikan Kota Makassar, Pj Wali Kota Makassar karena tidak becus dalam menangani PPDB.
Kedua, meminta gubernur Sulsel segera mencopot dan memeriksa kepala Sekolah SMPN 6 karena diduga melanggar asas PPDB, yakni azas non diskriminatif, azas objektif, azas transparan, azas akuntabel, dan azas berkeadilan. Ketiga, mendesak gubernur bertanggung jawab terhadap semua siswa yang belum bersekolah di tahun 2020/2021.
Empat, mendesak gubernur Sulsel membatalkan siswa siluman yang diduga telah didrop ke setiap sekolah SMAN/SMKN di Kota Makassar. Kelima, meminta gubernur sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Sulsel untuk mengakomodir semua siswa yang belum tertampung tahun ajaran 2020/2021, khususnya di sekolah negeri yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Basri, mengaku ada 20 ribu kuota yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan menampung calon siswa. Di Makassar sendiri, ia menyebut lebih dari 7.000.
“Cuma dia yang tidak mau mendaftar, karena secara umum sudah ada semua alokasi siswa kita. Khusus Sulsel, kita kelebihan 20 ribu. Untuk Makassar kelebihan kuota 7.000. Jadi daya tampung kita lebih,” sebut Basri.
Namun yang menjadi persoalan, kata Basri, seluruh orang tua calon siswa ingin mendaftarkan diri ke sekolah negeri dan ingin menentukan sekolah yang ingin dituju. Sementara kuota untuk sekolah negeri hanya tersedia sebesar 69 persen,, 21 persen harus di swasta.
“Masalahnya muncul di beberapa orang tua siswa yang memaksa masuk di sekolah negeri. Itu tidak bisa lolos. Makanya ada pendaftaran,” katanya.
Beberapa faktor lainnya, lanjut Basri, ada beberapa orang tua siswa yang telah diterima di sekolah negeri, namun karena ada yang memengaruhi untuk pindah atau bersekolah di SMA lain, sehingga harus pindah lagi dengan berbagai cara.
“Sekarang kalau mau tertib sesuai dengan peraturan PPDB jalur zonasi, maka pasti tidak ada masalah. Kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, untuk menjanjikan sesuatu kepada orang tua siswa juga. Inilah kemudian menjadi tambah rumit,” jelasnya. (nug)