MAKASSAR, BKM– Hingga kini item anggaran yang diusulkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 belum diketahui. Pasalnya Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar belum menerima Dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD perubahan 2020.
Menurut anggota Banggar DPRD Makassar, Anwar Farouk, hingga kini Banggar belum mendapatkan informasi perihal KUA PPAS APBD Perubahan 2020 telah disetorkan ke DPRD Makassar. Kata dia, Pemkot Makassar sudah menyerahkan dokumen tersebut di bulan juli lalu, untuk segera di bahas.
“Saya belum tahu item anggaran di APBD-P 2020. Sepertinya belum ada dokumen KUA-PPAS nya, kalau sudah ada pasti kami di banggar sudah diberikan, sebelum dibahas. Makanya saya belum tahu item apa yang diusulkan di perubahan ini,” ungkapnya di DPRD Makassar, Rabu(9/9).
Lanjut legislator dari Fraksi PKS Makassar ini, memang seharusnya tahapan pembahasan anggaran perubahan sudah bisa dilaksanakan, hanya saja perihal jadwal atau agenda pembahasan ditentukan oleh Koordinator Bamus dan Banggar. Ia hanya meminta pemkot segera menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD perubahan 2020 ke DPRD.
“Kalau sudah ada kami bisa berkomentar soal usulan apa saja yang bertambah ada dikurangi di APBD Perubahan ini. Sekarang saya tidak tahu, tapi kemungkinan yang diutamakan ini kesehatan dan pendidikan sama nasib warga yang kehilangan mata pencarian yang kemungkinan kami minta ada anggarannya,” jelasnya.
Sementara itu anggota Banggar DPRD Makassar, Andi Pahlevi, menguraikan, keterlambatan pembahasan APBD Perubahan disebabkan lambatnya Pemkot Makassar mneyetorkan Dokumen dengan sisa waktu yang relatif singkat. Terlebih lagi, banyaknya anggaran di APBD Pokok yang belum direalisasikan, menurutnya pemerintah perlu memperhitungkan pembangunan fisik menggunakan anggaran perubahan.
“Coba tanya sekwan apa sudah ada KUA PPAS nya karena memang lambat seharusnya sudah dibahas di Banggar. Pokok saja kemarin belum banyak direalisasikan, kalau tidak dibahas dikhawatirkan tidak terkejar untuk menyelesaikan proyek pembangunan, potensi Silpa lagi. Usulan saya tidak usah ditambah paling digeser ke program yang lebih urgent saja itemnya,” tuturnya. (ita)
