Pemprov Protes Jika Pelantikan Digelar di Jakarta

MAKASSAR, BKM–Wacana agar para bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dilantik di Jakarta menuai protes dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Apalagi saat ini Pemrov Sulsel masih menunggu kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilukada serentak 9 Desember untuk merampungkan berkas.
Menurut Kepala Biro Pemerintahan Daerah, Andi Baso Pangerang, tidak ada aturan yang mengharuskan pelantikan bupati dilakukan di Jakarta. Bahkan Eyang-panggilan akrab Andi Baso Pangerang menegaskan akan memprotes jika pelantikan dilakukan tidak sesuai dengan aturan.
“Kalau memang mau, pusat harus melakukan perubahan undang-undang,” ungkapnya.
Apalagi pemprov yang nantinya akan intens membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota. “Ini bisa membuat degradasi kewibawahan pemerintah,” ucapnya.
Persoalan lain, kata Eyang, masih ada satu daerah di Sulsel yang masa jabatan bupatinya berakhir Maret mendatang, yakni Toraja Utara.
Hingga saat ini masih ada 5 dari 11 daerah yang belum mengumpulkan berkas di Biro Pemerintahan Daerah Sulsel. Lima daerah tersebut diantaranya Kabupaten Barru, Lutim, Lutra, Bulukumba dan Gowa.
Sementara, berkas yang sudah dikirim ke Kemendagri diantaranya Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Soppeng, Selayar dan Maros. “Kemarin satu berkas dari Pangkep sudah masuk ke kami, tinggal dilakukan pemeriksaan. Yang lainnya, masih berproses di daerah,” kata Eyang, Kamis (28/1).
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, wacana terkait rencana pelantikan serentak di Jakarta perlu dikaji ulang, khususnya dari segi efektifitas. Namun, dia meyakinkan jika pemprov tetap taat dan patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat. (rhm/rif/b)