JAKARTA, BKM — Komisi VII DPR mengkritik kondisi yang terjadi di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mengalami kekurangan stok batu bara.
Wakil Ketua Komisi VII, Ramson Siagian, menilai, manajemen PLN kurang antisipatif dan proaktif dalam mengantisipasi masalah alam yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kekurangan stok batubara yang dialami PLN dinilai lebih kepada permasalahan teknis.
”Strateginya mempersiapkan stok yang lebih besar daripada average stok. Memang dampaknya cost sedikit lebih besar. Tapi terjadi ketersediaan batubaranya ini yang kurang dari direksi PLN,” katanya, seperti dikutip dari salah satu media.
Menurut Ramson, seharusnya PLN bisa berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar dapat menentukan stok ke depannya. Pasalnya, bauran energi primer batubara pada pembangkit listrik PLN saat ini berkisar sekitar 55 persen.
Nantinya setelah pembangunan pembangkit listrik dalam program 7.000 MW dan 35.000 MW rampung, batubara masih menjadi bauran batubara meningkat menjadi sekitar 56 persen sampai 58 persen.
”Jangan dipersoalkan masalah energi primernya. Karena itu yang termurah memang dan sudah keburu pembangkit listrik yang dibangun di 7.000 MW dan 35.000 MW adalah pembangkit batubara, itu merupakan rencana pemerintah dah PLN,” jelasnya.
Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan, menilai kondisi yang terjadi menjadi pembelajaran terkait dengan pasokan batubara bagi PLTU. Menurutnya, dengan hal tersebut diperlukan strategi konversi pembangki batu bara dengan sumber energi lain yang juga lebih ramah lingkungan.
Kendati demikian, dia berpendapat tidak menjadi hal mudah untuk mewujudkan hal tersebut mengingat sumber energi primer yang paling murah untuk digunakan PLN saat ini adalah batu bara.
”Terlepas dari apapun sumber energi primer yang digunakan PLN harus tetap mempunyai backup plan terkait dengan kondisi yang terburuk. Jangan sampai tidak ada mitigasi dan merugikan masyarakat,” katanya. (int)
