MAKASSAR, BKM — Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan yang dipimpin Ketuanya Ni’matullah, mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Sulsel, Senin (22/3). Bersama anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulsel serta 21 ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat kabupaten/kota, mereka diterima Kakanwil Kemenkum HAM Harun Sulianto dan jajarannya.
Kunjungan ini minus Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pinrang yang juga bupati Andi Irwan Hamid, Ketua DPC Kabupaten Luwu yang juga Wakil Bupati Syukur Bijak, Ketua DPC Kabupaten Gowa Bung Ari Ali, serta Ketua DPC Tana Toraja Satria Ganda Mangiri. Keempatnya berhalangan namun sudah ada konfirmasi. Meski demikian, keempatnya wajib untuk menandatangi berita acara dukungan di notaris.
“Pak Bupati punya undangan untuk mengikuti rapat paripurna. Wabup Syukur Bijak masih sedang berduka, dan yang lain juga punya agenda penting. Meski demikian, keempatnya harus bertandatangan di notaris,” jelas Ni’matullah Erbe sebelum berkunjung dengan menggunakan bus dan beberapa kendaraan roda empat.
Di kantor Kemenkumham Sulsel, Ni’matullah bersama jajarannya menyerahkan sejumlah dokumen, mulai dari strukur kepengurusan hingga dokumen lainnya.
Sebelumnya, Ulla -panggilan akrab Ni’matullah Erbe- memberikan keterangan terkait rencana mendatangi Kanwil Kemenkumham. Kata dia, hampir seluruh DPD di Indonesia telah mendatangi Kanwil Kemenkumham di daerahnya masing-masing. Hal itu menindaklanjuti apa yang telah dilakukan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama seluruh pengurus DPP baru-baru ini.
“Kegiatan ini (mendatangi Kanwil Kemenkum HAM) digelar di seluruh Indonesia. Sulsel menjadi provinsi yang ke 20 menggelar kegiatan ini. Apa yang dilakukan hari ini merupakan inisiatif seluruh DPD se-Indonesia. Kita ingin menghadapi seluruh masalah secara beradab atau baik-baik sesuai mekanisme yang ada,” ucap Ulla.
Menurut Ulla, ada dua hal yang menjadi catatan penting bagi pengurus Demokrat. Pertama, manakala ada oknum yang membentuk kepengurusan di luar aturan maka itu sangat jelas melanggar hukum. Kedua, jika ada yang menggunakan lambang partai atau semacamnya, maka Demokrat bisa menempuh upaya hukum.
“Kami juga sedang menunggu respons dari Kapolda Sulsel, karena kami juga ingin melapor masalah tersebut dengan menyerahkan dokumen partai yang sah,” tandas wakil ketua DPRD Sulsel ini.
Usai menerima berkas dari pengurus Demokrat Sulsel, Kakanwil Kemenkum HAM Harun Sulianto berjanji apa yang disampaikan pengurus partai akan diteruskan ke pusat. “Apa yang disampaikan oleh DPD Demorkat Sulsel akan kita sampaikan ke Jakarta hari ini juga (kemarin),” ujarnya.
Disinggung soal apakah ada Demokrat hasil KLB yang menyerahkan dokumen ke Kemenkum HAM Sulsel, Harun menegaskan sampai saat ini belum ada. “Sampai saat ini belum ada yang memasukan. Kami di sini (Sulsel) hanya menerima dan meneruskan ke Jakarta,” terangnya. (rif)
