Temuan Baru Utang Pemprov Rp200 Miliar

MAKASSAR, BKM — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mengaku heran dengan minimnya isi kas milik pemprov. Sementara masih ada beban yang harus dibayar. Bahkan jumlahnya bisa mencapai Rp1 triliun.
Hal itu terungkap saat digelar pertemuan antara Komisi D DPRD Sulsel dengan Badan Keuangan yang dihadiri Kepala Beplitbangda Sulsel Andi Darmawan Bintang, Rabu (24/3). Anggota komisi D DPRD Sulsel, Ady Ansar mengakui bila rapat refocusing di komisi D dalam rangka menyesuaikan RPJMD yang telah disepakati. Karena menurutnya, sepanjang sejarah barusan pihak pemprov gagal membayarkan utang pada rekanan atau pihak ketiga, padahal pekerjaan mereka telah selesai.
“Jadi total utang pemprov Sulsel sebesar Rp304 miliar untuk pihak ketiga. Tetapi di luar itu, ada lagi temuan potensi utang baru lebih dari Rp200 miliar. Total utang itu bisa mencapai 500 miliar lebih,” ujar Ady Ansar, kemarin.
Legislator Partai Nasdem Sulsel ini menegaskan, masalah inilah yang kemudian serius dibicarakan lantaran potensi utang itu sulit untuk diselesaikan. Bagaimana jalan keluarnya nanti. Karena utang Rp304 miliar itu tidak punya pilihan, kecuali melakukan review semua kegiatan. Hal itu untuk menutup beban utang itu, karena itu sudah dikerjakan. Bahkan sudah terbit surat perintah membayar (SPM).
“Rencananya jumlah dana yang dibutuhkan dari refocusing sebesar 8 persen dengan nilai Rp187 miliar, pemotongan DAU Rp77 miliar, utang pihak ketiga Rp345 miliar yang totalnya sebesar Rp609 miliar di parsial kedua,” jelas Ady Ansar.
Disinggung OPD yang memiliki banyak utang, ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulsel ini mengaku memdapatkan data setelah melakukan review mulai dari belanja OPD Rp266 miliar, bantuan keuangan Rp150 miliar, hibah Rp14 miliar, Bantuan tak Terduga (BTT) Rp20 miliar.
“Yang sudah siap baru Rp450 miliar. Kekuranganya sementara disisir oleh anggota dewan untuk menutupi agar bisa Rp609 milar,” bebernya.
Soal OPD yang mendapatkan refocusing sesuai data yang ada, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang mencapai Rp60 miliar lebih. “Pasti PU, sekitar Rp60 miliar lebih,” ucapnya.
Adapun pembangunan strategis yang telah dicanangkan oleh Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah (NA), di antaranya pembangunan stadion Mattoangin dan twin Tower.
“Kalau Twin Tower itu tidak masuk. Kalau Stadion Mattoangin kita lihat dulu, apa yang akan diambil oleh plt gubernur dan dewan,” ujarnya.
Untuk pembangunan Stadion Mattoangin tak boleh diputuskan secara sepihak. “Ini sudah menjadi produk APBD, sehingga kalau mau dihentikan harus rapat dan mendapatkan keputusan bersama,” tandasnya.
Sementara pembangunan lain, kata dia, ada pengaruhnya, tapi tidak cukup besar. Karena APBD Sulsel tahun anggaran 2021 mencapai Rp10,7 triliun. “Efeknya ada, tapi tidak banyak. Itu dibanding jumlah APBD kita,” ungkapnya.
Yang lebih penting, terkait utang pemprov Sulsel yang cukup besar itu, para wakil rakyat mengapresiasi keinginan untuk melakukan pemotongan anggaran sejumlah OPD guna membayar sejumlah beban utang yang ditinggalkan NA.
Rahman Pina yang memimpin rapat, menegaskan bahwa tidak ada yang dirahasiakan pihaknya dalam pertemuan ini. Karena pembahasannya untuk mencari jalan keluar dari semua OPD yang panggil.
“Angkanya memang belum final karena belum ada datanya dari TPAD secara detail. Tapi yang Rp304 miliar juga mau diketahui di OPD mana saja yang belum terbayarkan,” ujar legislator Partai Golkar Sulsel ini. (rif)