MAKASSAR, BKM — Jabatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur Sulsel bisa diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jika sudah cukup enam bulan setelah surat keputusan keluar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 13 Tahun 2014, seorang plt hanya punya waktu enam bulan untuk melaksanakan tugasnya. Tiga bulan pertama, dan dapat diperpanjang tiga bulan lagi.
“Artinya, jika plt gubernur dilantik bulan Februari 2021, maka akan berakhir masa jabatannya sekitar bulan Juli 2021,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unibos Dr Arief Wicaksono, Minggu (11/4).
Tentang kemungkinan wagub pengganti, Arief berpendapat akan sangat bergantung pada tradisi, konsensus, dan tarikan kepentingan dari partai pendukungnya dulu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Kalau rumusnya di mana ada PKS, PDIP pasti tidak mau. Begitu pula sebaliknya. Karena itu,bisa jadi PAN mengambil peran di situ,” ucap Arief Wicaksono.
Hal sama disampaikan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Dr Luhur A Prianto. Menurut Luhur, pengusulan nama calon wagub baru akan dilakukan setelah plt gubernur telah didefenitifkan jabatannya. Hal itu terjadi, jika status Gubernur Nurdin Abdullah (NA) sudah berhalangan tetap dari proses hukum yang dijalani.
Luhur mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018. Salah satu tugas dan wewenang DPRD provinsi, kabupaten, kota adalah memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.
Soal siapa kader atau tokoh dari partai apa yang potensial mengisi jabatan wagub, menurut Luhur, bergantung pada konsensus di partai koalisi. Fatsoen politiknya adalah pemilihan figur cawagub tetap mempertahankan formasi dan komposisi partai pendukung gubernur dan wakil gubernur.
“Selama ini, status kekaderan NA di PDIP juga tidak pernah dideklarasikan secara terbuka. Sikap politik NA juga tidak selalu sejalan dengan pilihan PDIP. Seperti di pilwali Makassar 2020. NA bukan tipikal “petugas partai” yang patuh di PDIP,” ungkap Luhur.
Bila Andi Sudirman dianggap satu paket dengan NA yang direkomendasi oleh PDIP diproses kandidasi,lanjutnya, maka terbuka peluang calon wagub dari partai pengusung lainnya, yakni dari PAN atau PKS. Terutama PAN yang saat pengusungan paslon saat itu memiliki sembilan kursi DPRD Sulsel.
“Tapi kalau merujuk pengalaman DKI Jakarta, ketika kader Gerindra mundur dari jabatan wagub, maka penggantinya pun tetap dari Gerindra. Artinya, tetap bisa juga wakil gubernur dari kader atau figur yang direkomendasi oleh PDIP,” ucapnya.
Lagi-lagi semua kembali ke konsensus koalisi partai pengusung. Yang pasti, mekanismenya dua nama yang diajukan ke paripurna DPRD Sulsel untuk dipilih. Ketua-ketua partai tentu punya previlege atau keistimewaan pertama sekali, untuk mengakses peluang politik ini. Tapi bisa juga mereka memberi kesempatan pada kader atau figur lain. Figur yang lahir dari konsensus internal dan bersyarat bisa mengamankan dukungan di DPRD Sulsel.
Kalau harus sebut nama, misalnya dari PAN sebagai partai pengusung terbesar, ada Ashabul Kahfi, Usman Lonta, Irfan AB, atau Andi Yusran Paris. Sementara dari PDIP seperti Andi Ridwan Wittiri, Rudy P Goni, serta Andi Ansyari Mangkona.
Sementara itu, pemerhati politik dari lembaga Indeks Politika Indonesia (IPI) Suwadi Idris Amir, menilai jika posisi Andi Sudirman baru bisa didefinifkan jika sudah ada keputusan inkra buat NA selaku gubernur nonaktif. “Yaitu jika NA sudah resmi bersalah di peradilan. Atau jika NA menyatakan mundur menjadi gubernur dan fokus menjalani persidangan, baru Andi Sudirman bisa didefinitifkan,” ujar Suwadi, kemarin.
Andi Sudirman terhitung menjadi plt gubernur sampai keluar keputusan resmi terkait NA. Menurut pengalaman KPK menangani kasus, yaitu mulai meng-OTT-kan, memperkuat bukti-bukti, hingga mengajukan ke pengadilan seorang tersangka itu butuh tiga sampai enam bulan.
“Jika Andi Sudirman resmi didefinitifkan maka dia bebas menentukan, apakah segera mendorong wakil ke DPRD atau memilih tanpa wakil sampai bulan september 2023 masa jabatannya. Artinya, biar kurang dari dua tahun masih bisa memilih wakil,” jelasnya.
ASS di Rakerwil PKS
Pada hari Minggu (11/4), Andi Sudirman Sulaiman menghadiri dan membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW PKS Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton. Rakerwil mengusung tema Percaya Diri, Kokoh dan Solid Meraih Kemenangan.
Hadir Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzayyin Arief yang juga bendahara PKS Sulsel. Ketua DPW PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid, Ketua DPP BPW Hidayat Jufri, Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Sri Rahmi, Ketua MPW PKS Sulsel Mallarangan Tutu, Ketua DPW PKS Muammar Zainal, serta perwakilan partai PAN, Golkar dan PDIP.
Andi Sudirman menyampaikan atensinya terhadap logo baru dari PKS. Logo ini berganti rupa menjadi berbentuk bulat dengan dominan warna oranye-putih dengan tulisan PKS berwarna hitam. Logo sebelumnya berbentuk kotak dengan dominasi warna hitam dan kuning.
“Tentu PKS, saya lihat ini ada oranye, tadinya saya pikir kuning. Ada oranye dan putih. Ini luar biasa dan menarik warnanya,” kata Andi Sudirman.
Ia menilai bahwa sosok dirinya juga sering dikaitkan dengan PKS. Ini merupakan bukti bahwa koordinasi dilakukan dengan baik. Demikian juga dengan berbagai masalah dalam memimpin Sulsel, atas dukungan PKS dapat diselesaikan dengan baik.
Andi Sudirman juga berterima kasih kepada PKS dapat menimbulkan kesejukan dalam berpolitik.
“Saya berterima kasih kepada PKS dan seluruh partai yang ada di fraksi-fraksi karena telah menimbulkan kesejukan dalam berpolitik,” ujarnya.
Andi Sudirman mengapresiasi totalitas PKS yang diberikan dalam mendukung kebijakan pemerintah.
“Mereka semua ketika melihat, bahwa Pak Wagub tidak mungkin membuat sebuah kebijakan begini kalau tidak ada pertimbangan. Tentu ini persoalan trust (kepercayaan) dan saya selalu menjaga trust itu,” tandasnya.
Demikian juga saat menjadi partai pengusung di pemilihan gubernur dan wakil gubernur lalu.
“Saya semangat kalau ketemu teman-teman di PKS. Tentu saya masih ingat waktu kampanye luar biasa, terima kasih banyak. Saya pergi ke Luwu Timur disambut dengan baik. Pergi ke mana saja disambut dengan baik. Lagi kosong langsung dibilang di sini saja pergi. Saya merasa luar biasa sekali dan merasa terbantukan,” tuturnya.
Selanjutnya, ASS meminta komitmen semua pihak untuk bersinergi secara kencang memenuhi kebutuhan masyarakat. Termasuk masif untuk membangun daerah terisolir. Yang harus diperhatikan adalah setelah pembukaan jalan, maka harus dilanjutkan pembangunannya, termasuk dengan pengaspalan.
“Karena analisis membuktikan, ini jika tidak dijaga dalam waktu satu atau dua tahun ke depan maka akan hilang pekerjaan yang sudah dilakukan,” tandasnya.
Untuk kebijakan tahun ini, pemprov tetap memberikan bantuan keuangan bagi daerah bawahan. Meneruskan pembangunan yang sudah berjalan namun belum selesai.
“Dan tentu saya juga melihat di DPR, bahwa kita harus menjaga sistem pemerintahan dan itu yang sebenarnya roh dan marwahnya dari sebuah pemerintahan. Harus saling mengawali. Karena tujuan akhirnya adalah masyarakat yang membutuhkan ini semua. Saya terima kasih untuk semuanya,” pungkasnya.
Ketua DPW PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid, menyebutkan PKS selalu mendukung pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Bahwa PKS selalu konsisten mendukung pemerintah kalau perjuangannya tetap untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” sebutnya.
Ia juga mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan oleh kader PKS. Rapat kerja wilayah yang dilakukan dengan semangat tinggi ini, diharapkan bisa menghasilkan program kerja yang solutif dan kontributif. Juga program yang baik bagi PKS lima tahun ke depan.
Dalam rapat kerja ini PKS akan menyusun program kerja prioritas yang nantinya akan menunjukkan militansi untuk tetap membela dan melayani rakyat.
“Sebagaimana apa yang tercantum dalam semangat kita, yaitu tetap melayani dan membela rakyat. Yang paling pasti kami diamanahkan oleh presiden PKS untuk tetap mendukung program-program Pemerintah Provinsi Sulsel sebagai kita mengusung kedua pemerintaha ini (Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman) sampai akhir nanti, insyaallah,” katanya.
Berbagai masalah yang ada di tengah masyarakat juga diharapkan dapat terselesaikan, segera berlalu, sehingga masyakat dapat kembali merasakan keamanan dan stabilitas ekonomi. (jun)
